Majelis Mujahidin Tanggapi Larangan Mahasiswi Pakai Cadar di Kampus UIN Sunan Kalijaga


BAKINUPDATE.COM,- Bandung - Majelis Mujahidin menanggapi tentang larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi di kampus  UIN Sunan Kalijaga. Tanggapan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Ustadz Irfan S. Awass selaku Ketua dan M. Shabbarin Syakur selaku sekertaris serta  Ustadz Drs, Muhammad Thalib selaku Amir Majelis Mujahidin diterima redaksi Bakinupdate.com, Rabu 7 Maret 2018.

Seperti ramai diberitakan dan menjadi sorotan pro kontra, bahwa Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta Yudian Wahyudi  melarang para mahasiwinya untuk mengenakan cadar di kampus dan memintanya untuk mencabutnya demi mencegah radikalisme dan fundamentalisme.

Berikut ini adalah Pernyatan sikap  Majelis Mujahidini terhadap larangan Mahasiswi Bercadar di UIN Sunan Kalijaga:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga adalah lembaga ilmiah sebagai pusat pencerahan dan transformasi Iptek berbasis peradaban Islam. Untuk mencetak sarjana yang beriman berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Menghargai dan menjiwai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan (Statuta UIN Sunan Kalijaga Pasal 5 PMA No 22 Tahun 2014)

Namun keputusan Rektor Sunan Kalijaga, Prof. KH Yudian Wahyudi yang melarang mahasiswi muslimah mengenakan cadar dengan pertimbangan untuk mencegah meluasnya aliran Islam anti Pancasila, merupakan tindakan gegabah yang mencederai nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.

Instruksi Rektor kepada Direktur Pasca Sarjana, Dekan Fakultas dan Kepala Unit Lembaga melalui surat tertanggal 20 Pebruari 2018, Nomor: B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 untuk mendata dan melakukanpembinaan terhadap mahasiswi muslimah bercadar dalam proses perkuliahan dan di lingkungan kampus. Kemudian para mahasiswi tersebut diberikan konseling untuk diarahkan agar tidak lagi menggunakan cadar untuk kepentingan ideologi. Jika nekat memakainya, maka mahasiswi tersebut akan dikeluarkan dari kampus.

Keputusan Rektor UIN ini telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan, bukan saja di internal lembaga UIN Sunan Kalijaga, akan tetapi telah menasional dan mendapatkan penentangan dari banyak pihak terhadap langkah yang terkesan "Islamophobia" ini. Mengapa Rektor UIN suka mencurigai ideologo mahasisiwi yang berbusana menutup aurat? Tetapi membiarkan mahaiswi yang membuka aurat?

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sebagai Insitusi Penegakan Syariat Islam secara legal formal dan konstitusional, Majelis Mujahidin merasa perlu memberikan tanggapan koreksi atas keputusan tersebut, sebagai berikut:

1. Rektor UIN Sunan Kalijagatelah gegabah membuat kebijakan yang tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak azasi manusia dan cenderung diskriminatif.
Dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 UUD 1945 telah jelas mengatur, bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya serta bebas meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Sementara di pasal 29, negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing termasuk  urusan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut.

2. Rektor UIN Sunan Kalijaga telah sewenang-wenang menggunakan pasal 10 ayat 11 PMA No. 22/2014 Statuta UIN Sunan Kalijaga untuk menetapkan kriteria busana hanya berdasarkan persepsi dan stigma. Padahal. Indonesia sudah meretafikasi Kovenan Internasioanal Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang di salah satu pasalnya menyatakan tak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasan beragamanya, seperti kebiasaan memakai pakaian tertentu atau penutup kepala.

3. Rektor UIN Sunan Kalijaga telah mengabaikan pasal 5 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Azas dan Tujuan Pendidikan Tinggi, yaitu mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME  dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

4. Apabila Rektor UIN Sunan Kalijaga meneruskan tindakan diskriminatif dan intimidasi sosial terhadap mahasiswi bercadar, maka Majelis Mujahidin akan melakukan advokasi dan langkah-langkah hukum yang dibenarkan syariat Islam dan konstitunsi NKRI. Sebab tindakan Rektor UIN Sunan Kalijaga secara sengaja melakukan kezaliman terhadap mahasiswi muslimah yang bercadar.

Demikian pernyataan  Majelis Mujahidin ini disampaikan sebagai kepedulian terhadap hak dan martabat warga negara RI dalam melaksanakan hak sosial keberagaman.



Yogjakarta, 18 Jumadil Akhir 1439 H/7 Maret 2018 M


Baca Berita Terkait:

Ketua MUI Pertanyakan Alasan UIN Sunan Kalijaga Larang Cadar

Muhammadiyah Menentang Larangan Cadar di Kampus UIN Yogya

Larangan memakai cadar di UIN: Antara kebebasan memilih dan ancaman radikalisme

UIN Sunan Kalijaga Larang Mahasiswi Bercadar


Redaksi

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.