Menyoal Bagi-bagi Sertifikat Program PTSL, Suatu Bualan Ataukah Harapan?

Oleh: Anhar Nasution, Ketua Umum LSM FAKTA
Anggota DPR RI 2004 - 2009

BAKINUPDATE.COM,- Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) merupakan program yang diusung Kementrian ATR/BPN RI dalam rangka memenuhi tuntutan atau lebih tepatnya Perintah Presiden Joko Widodo dalam rangka mengurangi sengketa pertanahan.  Maka,  melalui program PTSL lembaga ini dipaksa bekerja keras siang malam bahkan tidak jarang pegawai di tingkat bawah pun sering pulang larut malam ada yang sampai pukul 00.00 menjelang dini hari.

Tidak kurang dari 70x selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini Presiden Joko Widodo telah mendatangi rakyat ke desa-desa d iseluruh tanah air untuk membagikan sertipikat tanah pada rakyat mencapai 5000 s/d 15 ribu sertipikat setiap kali kunjungan presiden.

Belakangan kegiatan penyerahan sertipikat tanah pada rakyat tersebut ramai diberitakan media,  baik televisi maupun media sosial sehingga mengusik banyak orang terutama para tokoh politik yang mempertanyakan kegiatan bagi-bagi sertifikat tersebut lebih tepat disebut sebagai kampanye terselubung  dengan menggunakan anggaran dan fasilitas negara.

Gonjang ganjing penyerahan sertipikat oleh Presiden Jokowi mengusik komentar Bapak Reformasi, dengan ucapan datar tanpa ekspresi.  Bapak Amin Rais mengeluarkan kata bahwa proyek bagi-bagi sertipikat oleh presiden itu adalah membual saja. Sontak mendapat kritikan keras dari pembantu setia presiden.  Bapak LBP balik menyerang Bapak Amin rais yang sampai hari ini masih diperdebatkan.

Kita kaji lebih dalam tentang PTSL itu yang  menelan biaya sangat besar. Tidak kurang 6,3 triliun rupiah anggaran telah dikucurkan untuk tahun anggaran 2017 dengan target 5 juta sertipikat harus selesai selama tahun 2017.  Sementara untuk Tahun 2018 sebesar  9,6 triliun rupiah untuk target 7 juta sertipikat.

Muncul pertanyaan di sini apakah target tahun 2017 sebesar 5 juta sertipikat tersebut sudah terpenuhi?  Saya berkeyakinan tidak lebih dari 70 % saja yang selesai dalam bentuk sertipikat yang langsung diterima rakyat, selebihnya bisa jadi masih ada masaalah disana sini.

Pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan uang yg telah dihabiskan untuk target 5 juta Sertipikat.

Di sisi lain dengan proses percepatan yang luar biasa,  bagaimana bisa diyakinkan tidak akan terjadi tumpang tindih antara satu sertipikat dengan sertipikat lainnya. Hal ini sangat mungkin terjadi saat pengukuran yang dilakukan pihak ke-3 di mana saat itu para pihak pemilik tanah tidak berada di lokasi. 

Nah karena harus kejar target, pihak ketiga (perusahaan pengukuran swasta) yang kurang bisa dipertanggungjawabkan melaporkan hasil ukurnya aman-aman saja atau bersih. Dan setelah habis masa kontraknya yang hanya beberapa bulan saja bisa saja perusahaan itu bubar.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan anggaran yang 6.3 Triliun Rupiah itu?  Apakah anggaran sebesar itu hanya diperuntukkan biaya pensertipikatan tanah untuk rakyat semata?

Jika itu benar,  maka secara pribadi saya sangat mendukung program pemerintah ini. Namun jika uang rakyat itu termasuklah untuk biaya Kegiatan penyerahan Sertipikat yang memobilisasi Rakyat dari desa-desa yang berjauhan dari lokasi kegiatan, bisa dibayangkan berapa biaya Transportasi, biaya makan dan biaya panggung dan tenda-tenda raksasa yang menampung sampai pululan ribu orang.  Belum lagi biaya akimodasi pejabat daerah, pejabat pusat dan biaya mobilisasi kedatangan seorang presiden ke daerah.

Bisa dibayangkan berapa besar dan bisa saja anggaran ini jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pembuatan sertipikat yang dibagikan saat itu.

Nah,  jika perhitungan ini bisa diuraikan secara rinci dan jelas kepada rakyat maka ucapan Bapak Amin Rais tersebut tidak harus terlontar dari seorang tokoh politik Sepuh Bapak Reformasi.

Saya mengapresiasi ucapan Presiden Joko widodo yang setiap kali menyerahkan sertipikat di hadapan puluhan ribu orang selalu mengatakan, "Jika tidak tercapai target maka Mentri ATR/BPN RI akan dicopot atau diganti". 

Ucapan ini sudah puluhan kali terucap dari mulut Sang Presiden. Namun yang patut disayangkan, ucapan presiden ini hanyalah ucapan guyon atau hanya lucu-lucuan saja. Jika serius ayo dong segera lakukan evaluasi hasil kerja dan target yang dicapai di tahun 2017.

Kalau tidak mencapai target,  kenapa tidak  langsung diganti?  Apa harus menunggu tahun 2019 baru diganti?  Nah ini juga yang barangkali masuk kategori ucapan bualan yang dimaksud oleh Bapak Amin Rais.

Seiring berita kesuksenan pelaksanaan penyerahan sertifikat oleh presiden,  ironisnya di beberapa daerah,  banyak pejabat-pejabat tingkat bawah dan menengah Kementrian ATR/BPN tertangkap tangan kasus korupsi, suap dan pemerasan.

Ada apa dengan pejabat-pejabat rendahan ini?  Apa tidak mungkin mereka betul-betul melakukan Pungli atau suap atau Gratifikasi atau apapunlah namanya.  Hal ini, mereka lakukan karena memenuhi tuntutan kurangnya anggaran pelaksanaan program PTSL tersebut. 

Hal ini juga harus dilakukan pengusutan,  jangan sampai program mulia menurut pemerintah ini mengorbankan pegawai kecil di lembaga ini.



Red/Amf

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.