Kinerja Jokowi Mengurus Energi dan Sumber Daya Mineral Tak Sesuai Dengan Janji Kampanye

Oleh: MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)


BAKINUPDATE.COM,- Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang  "enerji dan sumber daya minera (SDM)".

 Studi evaluasi ini untuk mendeskripsikan kondisi kinerja Presiden Jokowi urus enerji dan sumber daya nineral. Bukan studi kinerja Menteri ESDM sbg Pembantu Presiden.

Ada beberapa dasar standar kriteria evaluasi. Pertama,  standar kriteria evaluasi berdasarkan  janji-janji lisan  kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 terkait bidang enerji dan sumber daya mineral.

Beberapa janji lisan kampanye yakni:

1. Tidak akan menghapus subsidi BBM. "Keinginan untuk subsidi BBM saya kira tidak ada masalah. Subsidi bagi rakyat kecil adalah sebuah  keharusan, " ujar Jokowi. Faktanya, baru beberapa bulan jadi Presiden, Jokowi langsung mengurangi subsidi BBM.
2. Akan menurunkan tarif dasar listrik (TDL)  jika mendapatkan amanah untuk  memimpin negeri ini. Sekarang ini jangankan turun tarif TDL, malahan naik mencekik. Pada tahun 2017 pemerintah resmi berkali kali  menaikkan  tarif listrik 900 VA. Jokowi telah ingkar janji lisan  kampanye Pillres 2014.
3. Akan mengalihkan penggunaan BBM ke Gas dalam waktu 3 tahun. Tidak terbukti walau sudah lebih tiga tahun Jokowi  jadi Presiden.

Kedua, standar kriteria evaluasi berupa  janji2 tertulis kampanye Jokowi pd  Pilpres 2014 tertuang  di dlm dokumen NAWA CITA yang diserahkan kepada KPU. Jokowi berjanji akan al.:

1.Mewujudkan kedaulatan enerji  melalui kebijakan pengurangan impor enerji minyak dengan meningkatkan eksplorasi dan  eksploitasi Migas di dalam dan luar negeri.
2. Meningkatkan efisiensi usaha BUMN penyedia enerji di Indonesia, misalnya Pertamina, PLN, PGN.
3.Membangun pipa gas.
4. Mengembangkan enerji terbarukan.
5. Mengutamakan pemakaian batu bara dan gas untuk meningkatkan produksi listrik dalam negeri guna melayani kebutuhan rumah tangga dan industri.

Janji-janji  tertulis ini masih perlu dibuktikan. Data, fakta dan angka resmi setelah 3 tahun Jokowi sebagai Presiden terkait janji-janji  ini  masih ditunggu.

Ketiga, standar kriteria evaluasi berupa  butir-butir  tertentu bidang enerji dan sumber daya mineral tertuang di dlm RPJMN 2015-2019 diterbitkan Presiden Jokowi.

Sesuai RPJMN ini  sasaran utama antara lain:

1. Produksi minyak bumi 700-900 barel perhari.
2. Produksi gas bumi 1.225-1 295 SBM dengan pemanfaatan di dlm negeri 51-64 %.
3. Produksi batu bara 400-442 juta ton dgn pemanfaatan di dalam negeri 24-60 %.
4. Pembangunan kilang minyak 1 unit total kapasitas 300ribu barel per hari.
5. Penambahan kapasitas penyimpanan BBM 2,7 juta KL dan LPG 42 ribu ton.
6. Pembangunan floating Storage Regasification Unit (PSRU)/LNG terminal 7 unit.
7. Pembangunan pipa gas sekitar 6.300 km.
8. Pembangunan SPBG 118 unit.

Apakah setelah 3 tahun Jokowi jadi Presiden, target atau sasaran di atas tercapai? Masih kita tunggu data,fakta dan angka resmi dari Pemerintah.

Akan tetapi,  satu sumber mencatat, sejak 2015 produksi minyak Indonesia hanya mencapai 786 ribu barel perhari atau menurun 70 % dibandingkan produksi 2005. Pada tahun  2016 produksi minyak hanya 831 ribu barel perhari. Pada tahun 2017 produksi 825 ribu barel. Maknanya, Jokowi belum  mampu mencapai target produksi minyak hingga 900 ribu barel perhari.

Keempat, standar kriteria tertuang  di dalam Renstra Kementerian ESDM 2015-2019. Pada dasarnya target capaian tahun 2019 mengacu kepada RPJMN.

Beberapa target yakni:
1.Produksi minyak bumi baseline 2014, 789 ribu bpd; 2019, 700 ribu bpd.
2. Produksi gas bumi baseline 2014, 1.221 ribu boepd;  2019, 1.295 boepd.
3. Produksi Batubara baseline 2014, 435 juta ton; 2019, 400 juta ton.

Sejauh ini melalui LAKIP, Menteri ESDM klaim, telah berhasil mencapai target produksi ini. Bahkan, melebihi 100 %.

Jokowi menggagas Proyek Strategis Nasional (PSN) mencakup 245 proyek dan 2 program pembangunan lain, yakni ketenagalistrikan dan pengembangan industri pesawat terbang yang total nilainya sekitar Rp 4.417 triliun.

Khusus ketenagakerjaan, Jokowi memasukkan Proyek 35.000 MW sebagai PSN dengan menerbitkan Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2017 yang dirilis BI, realisasi PSN   selesai 2017 baru mencapai 2% dan 59%  berada dalam tahap konstruksi (13/4/2018).

Pada program ketenagalistrikan, penyelesaian proyek baru mencapai 3% dari target 35.000 MW, dan sebanyak 46% berada dalam tahap konstruksi. Dapat dinilai, dari indikator program 35.000 MW, kinerja Jokowi urus enerji dan SDM tergolong buruk karena tidak mampu mencapai target.

Di pihak lain, kita didapat menemukan penilaian beragam ekonom kritis. Mereka menilai  bidang enerji dan SDM ini mengalami penurunan. Salah satunya,  kapitalisasi pasar pertambangan dari  Rp. 216 triliun 2014 menjadi Rp. 140 triliun 2015.

Total investasi tambang menurun 31 % dari US$ 7,4 miliar 2014 menjadi US$ 5,2 miliar 2015.  Survey Fraser Insyitute, Februari 2017,  mencatat, ranking Indonesia dalam investasi tambang menurun dari urutan 91 menjadi 99 dari 194 negara.

Kontribusi sektor tambang terhadap GDP menurun 6,14 % 2011 menjadi 4,23 % 2016. Kontribusi tambang  terhadap  total penerimaan ekspor menurun dari 17 % 2013 menjadi 13 % 2014-2017. Kontribusi minyak terhadap  penerimaan negara menurun 79% dari Rp. 216 triliun 2014 menjadi Rp. 45 triliun 2016.

Kita tunggu saja data, fakta dan angka berbeda dari beragam ekonom di atas. Masih ada waktu 1,5 tahun bagi Jokowi membuktikan dia berhasil urus enerji dan SDM.



Baca juga:

Pengamat Deskripsikan Kinerja Jokowi Urus Penanaman Modal, 
Tidak Menaikkan Pertumbuhan Ekonomi



Red/amf

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.