Pengamat Deskripsikan Kinerja Jokowi Urus Penanaman Modal, Tidak Menaikkan Pertumbuhan Ekonomi

Oleh:
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)


BAKINUPDATE.COM,- Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang "penanaman modal".

Secara kelembagaan sudah tersedia suatu badan untuk menyelenggarakan  program dan rencana kegiatan/proyek penanaman modal. Presiden Jokowi mempunyai seorang  Pembantu level Ketua Badan untuk urus penanaman modal.  Yaitu Ketua Badan Kordinasi  Penanaman Modal (BKPM),Thomas Lembong. BKPM  adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian  Indonesia, bertugas untuk mengkoordinasi  kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

Walau  ada Pembantu Presiden  khusus urus penanaman modal,  sebagai kepala pemerintahan nasional, Presiden  tetap saja harus bertanggungjawab atas  penyelenggaraan penanaman modal. 

Karena itu, studi evaluasi ini untuk mendeskripsikan kondisi kinerja Presiden Jokowi urus penanaman modal. Bukan studi kinerja Ketua BKPM  sebagai Pembantu Presiden. 

Ada beberapa dasar standar kriteria evaluasi dapat digunakan. Pertama,  standar kriteria evaluasi berdasarkan  janji-janji lisan  kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 terkait bidang penanaman modal. 

Beberapa janji lisan kampanye Jokowi dimaksud:

1. Akan mempersulit investasi asing masuk ke Indonesia, mempersulit perizinan investasi asing yang akan masuk dalam menghadapi MEA. Tapi, setelah jadi Presiden, Jokowi gembor-gembor di forum APEC dan G20 menjanjikan kemudahan perizinan. Jokowi menawarkan investasi bidang infrastruktur strategis di Indonesia kepada para penanam modal asing di depan ratusan CEO di forum APEC, Beijing. Ini bukti Jokowi tidak konsekuen dengan janji lisan kampanye.

2. Membatasi Bank Asing. Janji ini diingkari. Banyak Bank asing  memasuki daerah  di Indonesia. Selama ini Indonesia sulit untuk membuka cabang Bank di luar negeri. Namun, Bank asing sangat mudah membuka cabang di Indonesia. Sebuah sumber menyajikan  data statistik perbankan Indonesia (SPI) Februari 2017. Jumlah Bank asing tercatat 9 Bank. Jumlah kantor Bank asing 89 unit. Untuk bank campuran,  12 Bank dengan jumlah kantor 355 unit.

Kedua, standar kriteria evaluasi berupa  janji-janji  tertulis kampanye Jokowi pada Pilpres 2014 tertuang  di dalam dokumen NAWACITA yang diserahkan kepada KPU, khususnya terkait bidang penanaman modal. Jokowi berjanji akan melaksanakan al.:

1. Pengaturan ketat penjualan saham Bank Nasional pada investor asing. Hal ini tak terbukti dalam realitas obyektif.

2. Menjalankan program investasi pembangunan perdesaan seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dsb, dengan pola sharingholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham. Masih jauh dari realitas obyektif.

3. Membatasi penjualan saham Bank Nasional kepada asing. Tidak sesuai dengan realitas obyektif.

4. Pengaturan lebih ketat untuk menghindari konglomerasi tumpang tindih antara sektor keuangan dengan sektor riil dalam hal kepemilikan bank. Belum terbukti dalam realitas obyektif.

5. Penguatan investasi sumber domestik melalui:
a. Gerakan peningkatan tabungan nasional;
b. Peningkatan modal  akan kegiatan bisnis terkait ekspor barang; 
c. Memberikan insentif terhadap industri menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana; 
d. Mendorong diversifikasi investasi portofolio asing dengan dedominasi rupiah melalui sistem  insentif dan dis-insentif; 
e. Meningkatkan investasi pemerintah, BUMN/BUMD , swasta baik national maupun asing.

Masih ditunggu data, fakta dan angka untuk membuktikan adanya realisasi dengan janji-janji tertulis kampanye Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu.

Ketiga, standar kriteria evaluasi berupa  butir-butir tertentu bidang penanaman modal tertuang di dalam  RPJMN 2015-2019 diterbitkan Presiden Jokowi. Sasaran pembangunan penanaman modal yakni:
1. Menurunkan waktu pemrosesan perijinan investasi di pusat dan daerah menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis perizinan pd 2019.
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha menjadi 7 hari dan 5 prosedur pada 2019 sebagai salah satu upaya meningkatkan peringkat Indonesia on Ease of Doing Business (EoDB).
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi dan modal tetap bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1 % pd 2019.
4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi  Rp.933 triliun pd 2019 dengan kontribusi PMDN semakin meningkat menjadi 38,9 %. 
5. Realisasi investasi PMA dan PMDN Rp.  519 triliun (2015), Rp. 594,8 triliun (2016), Rp. 678,8 triliun (2017), Rp.792,5 triliun (2018) dan Rp. 833,0 triliun (2919).
6. Rasio PMDN 33,8% (2015), 35,0% (2016), 36,3% (3017), 37,6% (2018), dan 38,9% (2019).

Sebagian standar kriteria ini telah terealisasi. Terutama butir 4 5 dan 6

Keempat, standar kriteria tertuang  di dalam Renstra BKPM   2015-2019. Berdasarkan Renstra ini 
Target kinerja BKPM 2025-2018 antara lain:  Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi dengan target:
1. Realisasi investasi: Rp.519, 5 triliun (2015), Rp. 594,8 triliun (2016), Rp.578,8 triliun (2017), Rp.792,5 triliun (2018), dan Rp.  933,0 triliun (2019).
2. Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa 45,60% (2015), 49,10% (2016), 52,80% (2017), 57,40% (2018) dan 62,00% (2019). 
3. Rasio realisasi investasi PMDM   33 80% (2015), 35,00% (2016), 36,30% (2017), 37,60% (2018) dan 38,90% (2019).

Menurut LAKIP BKPM 2016, nilai realisasi penanaman modal 2016 Rp.612,8 triliun (103 %);
melewati target Rp.594,8 triliun. Nilai realisasi investasi 2016 meningkat 12, 46% dibandingkan realisasi 2015 Rp. 545,5 triliun. 
Pada Januari-Desember 2017, realisasi investasi di Pulau Jawa Rp. 328 62 triliun (104,79%).

Realisasi investasi di luar Jawa Rp.284,18triliun (101,07%). Pada periode sama 2015 Rp.248,7 triliun. Ada peningkatan di luar Jawa 14,27 %.

Rasio penanaman modal dalam negeri 2016 meningkat. Realisasi PMDM 2016 mencapai Rp.216,2 triliun (35,3%) dati total realisasi investasi nasional (PMDN dan PMA). Nilai investasi PMDN meningkat 12,4 % dari 2015 Rp. 179,4 triliun.

Capaian realisasi PMA 2016 Rp.396,6 triliun. Dibandingkan tahun 2015 Rp.365,9 triliun, terjadi peningkatan 20,5 %.

Sesuai  standar kriteria Renstra BKPM, kinerja Jokowi urus penanaman modal baik dan berhasil mencapai bahkan melebihi  target.  BKPM mencatat realisasi penanaman modal  2017 Rp 692,8 triliun, sedangkan  target investasi  hanya Rp 678,8 triliun. Telah terlampaui target.

Ketua BKPM Lembong klaim, UNCTAD PBB menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 dunia sebagai tujuan utama investasi dunia (2016-2018). Posisi ini naik 4 peringkat dari survei sebelumnya di periode 2014-2016.

BKPM mencatat, Singapura masih  negara paling banyak menanamkan modal di Indonesia 2017,  total nilai investasi  US$ 8,4 miliar, dengan total proyek 5.951. China investor nomor tiga,  tetapi bisa jadi Cina nomor satu karena modal Cina masuk melalui Singapura. Sangat mungkin   dari  Singapura ada porsi dari China. Singapura selama ini   terkenal sebagai tempat berkumpul dana negara lain, bahkan dari Indonesia sendiri.

Persoalan bagi kaum ekonom kritis keberhasilan penanaman modal ini terutama modal asing, dinilai "menjual aset negara kepada asing". Dari perspektif nasionalisme, terbuka sebenarnya bagi modal asing masuk ke Indonesia, bertentangan dengan  konstitusi UUD 1945.

Mereka mempertanyakan, kenaikan penanaman modal ini, mengapa tidak dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi? Kita ketahui, selama Jokowi Presiden, pertumbuhan ekonomi tetap rendah jauh dari target 7%. Hanya mampu raih sekitar 5 %.

Bahkan, ada tokoh politik nasional menilai,  kebijakan Jokowi ini bela kepentingan ekonomi  Cina.




Red/amf

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.