Pengamat Sebut Kinerja Jokowi Urus BUMN Belum Mampu Tunjukkan Janji Kampanye

Oleh: Muchtar Effendi Harahap
Ketua TIM studi NSEAS


BAKINUPDATE.COM,- Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Secara kelembagaan sudah tersedia Kementerian BUMN  untuk melaksanakan program dan rencana kegiatan/proyek bidang BUMN. Presiden Jokowi mempunyai seorang  Pembantu level Menteri  untuk urus BUMN,  yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno.
Meskipun ada Pembantu khusus urus BUMN, namun sebagai kepala pemerintahan nasional, Presiden  tetap saja harus bertanggungjawab penyelenggaraan  bidang BUMN.

Karena itu, studi evaluasi ini untuk mendeskripsikan kondisi kinerja Presiden Jokowi urus BUMN. Bukan studi kinerja Menteri BUMN sebagai Pembantu Presiden.

Ada beberapa dasar standar kriteria evaluasi dapat digunakan. Pertama,  standar kriteria evaluasi atau penilaian kritis kondisi kinerja Presiden Jokowi urus BUMN adalah janji-janji lisan  kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Beberapa janji lisan kampanye Jokowi sbb:

1. Membeli kembali (buy back) saham BUMN PT Indosat yang Presiden Megawati jual  ke perusahaan asing. Hingga Jokowi jadi Presiden hampir 4 tahun, janji ini hanya gencar saat kampanye. Belum juga dibeli kembali saham  PT. Indosat dimaksud.

2. Membesarkan BUMN PT. Pertamina untuk kalahkan Petronas (BUMN Minyak Negara Malaysia)  dalam 5 tahun. Sudah hampir 4 tahun Jokowi Presiden RI, Pertamina tetap masih dikalahkan Petronas. Jokowi tidak memenuhi  janji ini alias ingkar.

3. Membuat Bank Tani untuk mengurangi impor pangan. Jokowi hingga kini masih belum membentuk Bank Tani. Malah impor pangan jalan terus dan meningkat.

4. Membentuk Bank Khusus Nelayan. Namun, juga sudah hampir 4 tahun jadi Presiden, tidak ada satu unit pun terbentuk Bank ini.


Sebagai catatan, semua janji kampanye lisan ini tidak dipenuhi Jokowi  alias "ingkar janji".

Kedua, standar kriteria evaluasi berupa  janji-janji  tertulis kampanye Jokowi pada  Pilpres 2014 tertuang  di dalam dokumen NAWACITA yang diserahkan kepada KPU, khususnya terkait BUMN. Jokowi berjanji akan melaksanakan al.:

1.Membentuk Bank Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas anggaran  negara demi pembangunan infrastruktur. Janji tertulis ini juga masih diingkari Jokowi. Hingga kini belum juga terbentuk Bank dimaksud.

2. Mendirikan Bank Petani dan UMKM. Juga hingga kini masih diingkari. Belum berdiri satu unit pun Bank dimaksud.

3. Meningkatkan  efisiensi usaha BUMN penyedia enerji di Indonesia seperti Pertamina. PLN, PGN. Belum tersedia data resmi meningkatnya efisiensi usaha BUMN dimaksud.

4. Meningkatkan investasi BUMN. Belum ada data resmi sebagai bukti peningkatan investasi ini. Yang ada justru bukti 21 BUMN merugi dan tak mampu bayar dividen kepada  negara 2018.

Ketiga, standar kriteria evaluasi berupa  butir-butir tertentu bidang BUMN tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 diterbitkan Presiden Jokowi. Menurut RPJMN,  sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dalam perekonomian/pembangunan melalui:

1. Peningkatan pelayanan publik BUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan.
2. Pemantapan struktur BUMN dalam mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
3. Peningkatan kapasitas BUMN melalui pencampuran tugas, bentuk dan ukuran perusahaan untuk meningkatkan daya saing BUMN.



Hingga kini belum tersedia data resmi capaian target di atas.

Kementerian BUMN memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap BUMN di Indonesia.

Standar kriteria evaluasi berikutnya (Keempat)  tertuang di dalam Renstra Kementerian BUMN 2015-2019. Berdasarkan Renstra ini  sasaran strategis Kementerian BUMN antara lain:
1. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN.
2. Kepatuhan BUMN yang tinggi tentang kebijakan Kementerian BUMN.
3. Perencanaan dan rumusan kebijakan berkualitas dan implementatif.
4. Pembinaan BUMN yang optimal.

Hingga kini juga belum tersedia capaian sasaran di atas.  Namun, setelah lebih dua tahun jadi Presiden, Jokowi tiba2  memerintahkan Menteri terkait untuk mengevaluasi,  menggabungkan (merger), atau menjual anak  perusahaan BUMN yang jumlahnya sekitar 800 perusahaan. Sedang jumlah BUMN ada 118.

Dimata Jokowi,  lini bisnis usaha anak perusahaan ini bukan sektor  vital dan justru mengambil peluang harusnya bisa digarap pengusaha swasta di dalam negeri.

Apakah perintah Jokowi ini telah dilaksanakan? Belum ada data resmi dari Kementerian BUMN. Cuma perintah vokal Jokowi semata.

Terbukti kondisi BUMN era Jokowi memperihatinkan. Sebagaimana  Menkeu Sri Mulyani membeberkan, ada 21 BUMN merugi dan tak bisa setor  dividen kepada negara 2018 (30 Agustus 2017). Ada dua kelompok BUMN ini merugi. Pertama, merugi karena kalah saing dan inefesiensi (ada 10 BUMN).

Kedua, merugi karena sudah dalam proses restrukturisasi (ada 11 BUMN). Meski begitu, Menkeu juga mengakui ada  setoran dividen BUMN ke negara. Yakni pd 2013 Rp. 34 triliun; 2014 Rp. 40 triliun (era SBY); 2015 Rp. 37 triliun;  2016 Rp. 36 triliun: dan, Semester I 2017 Rp. 32 triliun (era Jokowi terjadi penurunan).

Adapun setoran pajak pd 2014 Rp. 160 triliun (era SBY); 2015 Rp. 171 triliun; 2016 Rp.167 triliun;  dan Semester I 2017 Rp.97 triliun (era Jokowi ada peningkatan).

Di lain pihak, sejumlah Pakar Ekonomi menilai,  Pemerintahan Jokowi-JK sejak awal mendorong proyek infrastruktur, seperti pembangunan pelabuhan, bandara, kereta api, listrik hingga jalan dan jembatan. Bahkan dalam Perpres 58 Tahun 2017, pemerintah menetapkan 245 proyek strategis nasional (PSN).

Dari 245 PSN tersebut, 151 di antaranya merupakan proyek infrastruktur. Banyaknya proyek tersebut sebagian besar juga digarap oleh para BUMN karya.

Proyek infrastruktur tersebut  tentu menjadi pekerjaan rumah dan beban bagi para BUMN karya. Sumber keuangan BUMN sendiri disuntik oleh APBN. Bahkan,  Jokowi  menginstruksikan BUMN mencari utang dan menjual aset BUMN demi  proyek infrastruktur.  Akibatnya, kondisi sejumlah  BUMN karya  tersandera utang.

Ekonom Kritis Faisal Basri menilai,  Infrastruktur itu paling banyak dibiayai  utang BUMN,  tidak masuk dalam kategori utang yang direncanakan (3/4/18).

Kebanyakan proyek besar  dilakukan dengan penugasan kepada BUMN. Sebagian kecil dimodali dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan selebihnya BUMN disuruh mencari dana sendiri.

 Beberapa BUMN pontang-panting membiayai proyek pemerintah pusat dengan dana sendiri sehingga kesulitan mengeluarkan obligasi, dan pinjaman komersial dari bank.

Selanjutnya, BUMN menekan pihak lain dengan berbagai cara. Sementara pengeluaran modal untuk sosial malah menurun sebesar 44% sejak tahun 2014. Proyeksi untuk sektor ini adalah sebesar Rp 81 triliun pada 2018.


Sebagai perbandingan era SBY, Kondisi nilai aset  BUMN tahun 2013 Rp.4.216 triliun.
Total dividen disetorkan seluruh BUMN dan minoritas tahun 2013 Rp.36,5 triliun.

Dari 20 BUMN terdaftar di pasar modal, kapitalisasi pasar nya tahun 2013 Rp.968,5 triliun atau 23 % dari kapitalisasi  seluruh saham perusahaan emiten terdaftar di bursa efek Indonesia.

Sumbangan pajak BUMN pd 2010 Rp.81 triliun, pd 2013 meningkat menjadi Rp. 142 triliun atau 11 % dibandingkan total penerimaan pajak dlm APBN.2013. Apakah era Jokowi bisa meningkatkan kondisi BUMN ini?

Bagi Tim Studi NSEAS, kondisi kinerja Jokowi urus BUMN belum menunjukkan kondisi baik, jika tak boleh diklaim buruk. Juga Jokowi belum mampu memenuhi janji kampanye dan juga rencana kegiatan sesuai RPJMN.

Sementara Kementerian BUMN belum juga mampu membuktikan kondisi BUMN era Jokowi lebih baik ketimbang era SBY. Bahkan, Pemerintah sendiri mengakui era Jokowi ini ada 21 BUMN merugi dan tak bisa setor dividen kas negara.

Hal ini bukti, Kementerian BUMN tidak berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan  pembinaan  BUMN. Malahan Kementerian BUMN terlalu jauh mengambil program prioritas terkait pemberdayaan masyarakat dalam perspektif community development. Kebijakan ini terlalu jauh dari tugas pokok dan fungsi Kementerian BUMN.

Program prioritas dimaksud ada dua. Pertama,   Balai Ekonomi Desa (Balkondes). Kedua,   Mitra Usaha Desa Nusantara dan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).

Menteri BUMN Rini Soemarno berdalih,  kedua program tersebut  menjadi atensi Kementerian BUMN guna meningkatkan taraf perekonomian desa. Bukannya membina kelembagaan BUMN, tetapi justru ikut campur urus pemanfaatan semacam dana CSR BUMN.

Masalah lain, Jokowi selaku Presiden tidak mampu mesinerjikan hubungan kerja antara Menteri BUMN Rini Soemarno   dengan DPR. Khusus Komisi VI DPR  tidak memperkenankan Rini  hadir untuk melakukan rapat kerja (raker) Pemerintah  dengan Komisi VI DPR RI. Baru2 ini terjadi Pemerintah diwakili Menkeu Sri Mulyani. Sangat tragis !!!

Masih ada waktu 1,5 tahun lagi bagi Rezim Jokowi untuk membuktikan kondisi kinerja Jokowi urus BUMN "baik". Apa yang dikritisi para Pakar Ekonomi tentang kondisi BUMN akibat kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi harus bisa  tidak menjadi realitas obyektif pada akhir tahun 2019.




Red/amf

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.