Mungkin Saja Pilpres 2019 Tanpa Jokowi

Oleh: Lutfi Sarif Hidayat
Direktur Civilization Analysis Forum (CAF)


BAKINUPDATE.COM,- Siapa bilang Pemilihan Presiden pasti akan diikuti kembali oleh Pak Jokowi. Tentu belum pasti dan apapun bisa saja terjadi. Sebab politik bukan sekedar berbicara apa yang ada dalam media dan apa yang terindera. Jauh dari pada itu politik sangat identik dengan kemungkinan dan ketidakpastian. Terlebih kita tidak mengetahui, apa yang kiranya akan terjadi hingga 2019 nanti. Masih teramat banyak waktu untuk melihat kejutan-kejutan dalam konteks politik Indonesia.

Jika ditanya apakah 2019 Pak Jokowi akan kembali menjadi calon presiden tentu saat ini sebagian besar akan menjawab pasti iya. Namun, tidak salah jika dari mereka yang mempunyai jawaban lain. Bahwa belum pasti dan sangat mungkin jika ternyata Pak Jokowi tidak masuk dalam daftar calon presiden. Dari sisi Pak Jokowi saya pikir tentu dirinya secara pribadi akan percaya diri menjadi calon presiden kembali. Hanya saja pencalonan presiden tak sekedar ditopang oleh keinginan semata. Masih banyak faktor-faktor X yang mempengaruhinya. Kita coba sedikit melihat dalam sudut pandang lain, dimana sedikit orang mungkin menelaahnya.

Kebanyakan akan berpandangan Pak Jokowi adalah calon yang kuat dan semakin kuat jika mekanisme Presiden Threshold tetap berlaku. Selain dengan berpegangan pada kuatnya elektabilitas menurut versi mereka. Kemudian anggapan kesuksesan program-program era Pak Jokowi yang luar biasa menurut mereka. Dan kinerja Pak Jokowi yang katanya baik, serta dinilai hanya dan terus bekerja, bekerja dan bekerja. Dan lain sebagainya. Argumen-argumen semacam itu biasa san sah-sah saja. Namanya juga pendukungnya.

Akan tetapi pada bagian yang lain. Ada beberapa faktor kejutan dan tidak terduga sehingga memungkinkan Pak Jokowi tidak ikut dalam Pilpres 2019. Pertama, tidak sedikit lembaga survei yang terus menampilkan data tentang turunnya elektabilitas Pak Jokowi. Hal ini bisa jadi karena turunnya citra Jokowi karena pembantu-pembantunya, pendukungnya dan bahkan mungkin relawannya. Tidak berkenannya Sri Mulyani berdebat terbuka dengan Rizal Ramli sangat berpengaruh terhadap popularitas Jokowi. Rekaman Menteri Rini yang viral juga demikian. Dan bahkan para relawan yang sering melakukan bumerang.

Kedua, gerakan #2019GantiPresiden jangan sampai dianggap enteng. Meski secara verbal Presiden Jokowi tidak khawatir dengan kaos bertuliskan hal tersebut. Namun kenyataannya di lapangan ada perlawanan gerakan dengan cara yang sama. Sebenarnya gerakan #2019GantiPresiden ini nampaknya sederhana, namun dampaknya bisa sangat luar biasa. Mereka yang memiliki nalar berpikir jernih akan penasaran dan menelusuri hati nuraninya apakah memang harus ganti presiden atau tidak.

Ketiga, adalah tentang hutang-hutang janji politik Pak Jokowi dulu saat kampanye. Apakah sudah ditepati ataukah belum? Disinilah akan memantik kesadaran dari masyarakat. Mereka kemudian akan berpikir ulang dalam menentukan pilihan politiknya. Janji-janji yang masih menyisakan hutang akan terus diingat sebagai fakta sejarah akan kegagalan seorang pemimpin.

Keempat, adalah kebijakan yang mengarah pada tindakan represif dari pemerintahan ini. Kita masih teringat bahwa pemerintahan ini secara tidak fair mencabut status badan hukum ormas tertentu dengan payung hukum Perppu Ormas No. 2/2017 yang kemudian menjadi UU. Ini adalah produk hukum tidak tepat dan berpotensi menjadi yang sangat berbahaya. Karena memangkas banyak prosedur-prosedur hukum sebagaimana regulasi sebelumnya.

Dengan adanya regulasi ini, HTI menjadi yang pertama terkena dampaknya. Namun justru ini akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Pak Jokowi. Sebab secara nalar sehat, sebagian masyarakat pasti akan mengingat ini sebagai jejak-jejak masuknya sikap represif pemerintah. Terlebih hingga sekarang ini tagar #KhilafahAjaranIslam #HTIdiHati #AdvokatBelaHTI di media sosial menjadi trending topik. Serta begitu banyaknya dukungan dari berbagai kalangan terhadap HTI sejauh yang saya amati. Ini semua menunjukkan bahwa pada faktanya kebijakan ini malahan akan menjadi serangan balik bagi penguasa. Dan semua ini adalah bentuk dukungan dari masyarakat kepada HTI khusunya, karena memang #HTILayakMenang dalam Gugatan di Pengadilan PTUN.

Sehingga jika pada kenyataannya semua itu membuat Pak Jokowi semakin menurun citra maupun elektabilitasnya, sangat mungkin partai akan beralih pada yang lain. Lihat saja nanti seperti apa jadinya.


Ahad, 06 Mei 2017




Red/amf

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.