Ada Organisasi Wartawan Curi Perhatian Atas Kematian Wartawan di Kalimantan Selatan


BAKINUPDATE.COM,- JAKARTA,  – Ratusan massa Aksi Solidaritas Wartawan yang dilakukan oleh 17 organisasi wartawan Rabu (4/7) lalu, ternyata menjadi perhatian banyak pihak, termasuk juga dunia internasional, PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) melalui UNESCO turut menyuarakan kepeduliannya terhadap kematian wartawan Muhamad Yusuf di Kalimantan Selatan, sehari setelah aksi itu.
Dalam aksi solidiratas wartawan yang berjumlah kurang lebih 500 orang menyerahkan keranda mayat naik sampai ke lantai 8 Gedung Dewan Pers persis di depan pintu sekretariat Dewan Pers, sebagai simbol wartawan Muhamad Yusuf di Kalimantan Selatan telah meninggal dunia. Akan tetapi dalam aksi solidaritas itu tidak ada terlihat anggota dari organisasi wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) turut maupun melakukan aksi yang sama sejak meninggalnya Muhamad Yusuf.
UNESCO mengutuk dan menyerukan agar kasus kematian MY di Kotabaru, Kalimantan Selatan yang menghembuskan nafas terakhir pada 10 Juni 2018 di dalam tahanan, saat masih dalam proses wartawan yang berhadapan dengan hukum itu diusut tuntas.
Jauh sebelum aksi solidaritas, sejak hari kematian wartawan Muhamad Yusuf, gabungan kelompok solidaritas wartawan yang tergabung dari 17 organisasi wartawan, rabu lalu itu, menggelorakan agar kematian wartawan MY menjadi kejahatan kemanusiaan dengan hastag #JANGAN GANGGU KEDAULATAN PERS, hingga saat ini tanpa henti bahkan sampai berunjuk rasa ke Dewan Pers.
Diketahui, organisasi wartawan AJI juga memberikan pernyataan sikap dalam bentuk tulisan atas keprihatinannya. Akan tetapi organisasi wartawan yang dulu terkenal atas keprihatinan dunia wartawan dengan aksi unjuk rasa itu, tidak melakukan gerakan massa atas kematian wartawan Muhamad Yusuf dan tidak ada dalam aksi solidaritas wartawan di Gedung Dewan Pers. Belakangan, setelah ada statement dari UNESCO, AJI muncul ke permukaan mendukung pernyataan itu untuk pengusutan kematian Muhamad Yusuf.
Berbeda dengan AJI, PWI selain memberikan pernyataan sikap tertulis diketahui membentuk Tim Pencari Fakta yang masih dalam proses pengumpulan data dan fakta, kemudian kabar terakhir sudah merencakan dua anggota tim itu berangkat tanggal 10 Juli 2018, hal ini disampaikan langsung oleh Ketua tim Ilham Bintang kepada media ini.


Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Suriyanto PD, SH, MH, MKn yang sudah sejak awal kematian wartawan Muhamad Yusuf, pihaknya bersama dengan gabungan organisasi wartawan lain, inten dan selalu menggelorakan keprihatinannya sampai mengerahkan banyak anggotanya dalam aksi solidaritas wartawan tanggal 4 Juli lalu bergabung dengan solidaritas organisasi wartawan lain yang prihatin pada kematian Muhamad Yusuf.
Suriyanto ternyata merasa kecewa dengan perhatian organisasi AJI yang justru keluar sejak pernyataan tertulisnya itu ketika ada seruan dari UNESCO terhadap kematian Muhamad Yusuf. Ia menjelaskan, banyak peristiwa serupa, wartawan yang berhadapan dengan hukum di negara ini di berbagai daerah. Klimaksnya adalah kematian Muhamad Yusuf yang membuat geger dunia kewartawanan.
Suriyanto meminta agar AJI konsisten memiliki arah keseriusannya terhadap kematian yang dialami wartawan Muhamad Yusuf di Kalimantan Selatan, serunya.
Ia menjelaskan bahwa 17 organisasi wartawan saat ini tengah merapatkan barisan, Jumat (06/7) yang merumuskan beberapa agenda termasuk langkah pengawalasan terhadap kasus kematian Muhamad Yusuf.
Kemudian masih ada 176 wartawan di berbagai daerah yang mengalami nasib berhadapan dengan kepolisian karena pemberitaan untuk mendesak Kapolri menghentikan semua proses hukum terhadap wartawan itu dan mengoreksi kembali permasalahannya sehingga tidak ada lagi wartawan yang di kriminalisasi dari karya jurnalistiknya, tegas Suriyanto.
Muhammad Yusuf (42) diketahui meninggal dunia pada saat diproses hukum UU ITE yang digemborkan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar, oleh pihak kepolisian setempat.
Kasus yang menjerat Muhamad Yusuf adalah pemberitaannya tentang penggusuran masyarakat oleh satu perusahaan swasta yang membuka perkebunan sawit di hutan lahan PT. Inhutani II di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan secara berkesinambungan di media online.
Muhamad Yusuf diketahui dilaporkan oleh perusahaan perkebunan sawit itu ke Polres Kotabaru. Kemudian Polres Kotabaru melakukan koordinasi kepada Dewan Pers melalui Leo Batubara (79) yang ditunjuk oleh Dewan Pers untuk memberikan penilaian. Dengan hasil bahwa Muhamad Yusuf dapat dijerat UU ITE.
Diketahui juga, bahwa penilian dari Dewan Pers itu diambil sebelah pihak oleh Leo Batubara tanpa memanggil wartawan yang bersangkutan maupun redaksi media yang menerbitkan berita Muhamad Yusuf.

Sumber: Sinar Pagi Baru

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.