DPRD Kota Bandung H. Yusup Supardi, SIP: Jangan Ada Kesan Atau Anggapan Sekolah Favorit Lagi di Kota Bandung


BAKINUPDATE.COM -  Bandung - Kebijakan pemerintah pusat yang memberlakukan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB)  terus menuai polemik di sejumlah daerah khususnya di Kota Bandung . 

Gelombang protes dari orang tua siswa yang terkena dampak aturan itu pun terjadi di Kota Bandung. Setiap awal penerimaan siswa baru, isu ini selalu muncul. Ada usaha untuk menghilangkan label sekolah favorit, ada juga yang ingin mempertahankan.

Menyikapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (DPRD) dari Fraksi PPP H. Yusup Supardi, SIP, menghimbau kepada masyarakat  jangan ada kesan anggapan sekolah favorit di Kota Bandung. Ia menuturkan sekolah manapun di Kota Bandung sama-sama bertujuan menuntut ilmu. Sehingga tidak memaksakan bersekolah di satu sekolah karena dianggap sekolah favorit.

"Intinya, dimana pun anak yang bersekolah di Kota Bandung bersekolah sama saja. Tidak ada sekolah favorit-favoritan," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung ini saat di temui di sela-sela acara penyampaian visi dan misi Walikota Bandung, Senin 23/09/18 di Gedung DPRD Kota Bandung.

Untuk itu Yusup meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan kota Bandung untuk menyeimbangkan fasilitas bantuan pemerintah  untuk setiap sekolah negri maupun swasta yang harus betul-betul dibantu. Jangan sampai ada kesan bahwa selama ini sekolah swasta dianak tirikan agar masyarakat juga tidak terfokus kepada sekolah favorit saja, itu memang salah satu upaya untuk menghilangkan imej sekolah favorit.


Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung
H .Yusup Supardi. SIP

Ditambahkan oleh Yusuf  bahwa  Dinas Pendidikan Kota Bandung harus lebih  mengoptimalkan kinerja tenaga pendidiknya dan kinerja fasilitas belajarnya dan terlebih lagi,  pihaknya meminta kepada sekolah negeri maupun swasta untuk berbasis IT.

"Terkait program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) di kota Bandung , saat ini bisa dibilang lambat dalam menganggarkan bantuan bagi siswa kurang mampu, untuk jenjang pendidikan SD dan SMP.  Dan juga jenjang SMA dan SMK, bahkan hingga tingkat strata satu (S1). Karena tahun ajaran dan tahun anggaran itu tidak. bersamaan " Jelasnya.

Yusup menjelaskan, "Terkait mekanisme bantuan tersebut sebelumnya kita menyusun anggaran data dari hasil seleksi Dinas Pendidikan Kota Bandung terlebih harus masuk dulu,sehingga terkontrol berapa besarnya anggaran RMP yang di butuhkan. Idealnya anak-anak yang kurang mampu itu harus terdaftar terlebih dahulu. Nah,  disini kami dari Komisi D yang membidangi masalah pendidikan meminta kepada Eksekutif dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk lebih sigap menyikapi dan mensosialisasikan program RMP ini secara terus menerus kepada masayarakat kota bandung "

“Dan kita  berharap mudah-mudahan bagi siswa dan remaja Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) di Kota Bandung  tertangani,  jangan sampai ada masyarakat yang tidak sekolah karena faktor biaya terutama yang tingkat SD atau SMP,  jadi apa artinya ada program wajib belajar 9 tahun itu. Sedih  rasanya apabila di Kota Bandung masih ada yang tidak bersekolah, kepada masyarakat jangan khawatir  kita ada program subsidi bagi warga tidak mampu.”Tandasnya mengakhiri penjelasannya.

Editor : Dway
Reporter : Dans
x

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.