Kegagalan Jokowi Di Bidang Politik Luar Negeri Dan Penanganan Masalah Perbatasan

Oleh:
Muchtar Effendi Harahap
(Ketua Tim Studi NSEAS)



BAKINUPDATE.COM,- Jokowi saat kampanye Pilpres 2014, memberi janji apa yang akan beliau lakukan di bidang politik luar negeri Indonesia. Tentu saja, janji kampanye ini akan direalisasikan jika berhasil menjadi Presiden RI periode 2014-2019

Salah satu  persoalan pokok di bidang politik luar negeri Indonesia  selama ini yakni penanganan masalah perbatasan wilayah negara Indonesia dengan minimal 10 negara tetangga. Jokowi secara ambisius mencanangkan rencana penanganan masalah ini.

Setelah 4 tahun berkuasa sebagai Presiden RI,  Apakah Jokowi berhasil merealisasikan rencana penanganan masalah perbatasan ini? Ternyata, tidak sama sekali alias gagal.

Standar kriteria  berupa rencana penanganan masalah perbatasan maritim dengan 10 negara tetangga. Yakni:

1. Indonesia-Malaysia:
Sdh ada:
a. Perjanjian Tapal Kontinental Indonesia – Malaysia (27 Okt.1969).
b. Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia (17 Maret 1970)
Masalah: tak ada batas maritim Indonesia-Malaysia.

Selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru. Ironisnya, Pemerintah Jokowi baru berbicara upaya penanganan masalah perbatasan dengan Malaysia, misalnya, saat PM Mahatir datang ke Indonesia dan bertemu Jokowi baru-baru  ini.  Salah satu butir pembicaraan adalah  bagaimana  segera menyelesaikan perbatasan negara ini antara Malaysia dan Indonesia. Kedua belah pihak kini telah membuat "joint locking group"  untuk menyelesaikan perbatasan ini.

2. Indonesia-Singapura:
Kedua negara telah meratifikasi Konvensi PBB ttg Batas Wilayah Laut (The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) pada 1982. Namun, Jokowi tak pernah membicarakan tindak lanjut dengan PM Singapura.

3. Indonesia-Filipina;
8 Maret 2011, Menlu kedua negara menandatangani Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines concerning Maritime Boundary Delimitation.
Selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru.Kinerja buruk.

4. Indonesia-Thailand:
Ada  Perjanjian ditandatangai 17 Des. 1971, dan berlaku mulai 7 April 1972.  Untuk batas ZEE masih dirundingkan. Pertemuan penjajagan awal telah dilaksanakan 25 Agustus 2010 di Bangkok. Selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru. Kinerja buruk.

5. Indonesia-Vietnam:
Telah menyelesaikan perjanjian batas Landas Kontinen pd 2003. Dalam perjanjian Indonesia meyakinkan Vietnam untuk menggunakan dasar Konvensi Laut UNCLOS 1982.
Pembahasan garis batas ZEE pada  Mei 2010 di Hanoi, dilanjutkan pada pertemuan terakhir Juli 2011 di Hanoi.
Selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru.Kinerja buruk.

6.Indonesia-Australia:
Perjanjian perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia dilaksanakan baik sebelum berlaku UNCLOS ’82 (menggunakan Konvensi Genewa 1958) maupun sesudah
Perjanjian perbatasan 18 Mei 1971 mengenai Batas Landas Kontinen di wilayah perairan selatan Papua dan Laut Arafura.

Sudah ada Perjanjian Perbatasan 9 Oktober 1972 mengenai Batas Landas Kontinen di wilayah Laut Timor dan Laut Arafura. Selanjutnya, ada Perjanjian perbatasan maritim  14 Maret 1997 meliputi ZEE dan Batas Landas Kontinen Indonesia Australia dari perairan selatan P.Jawa termasuk perbatasan maritim di P.Ashmore dan P.Chrismas.
9 September 1989 disetujui pembagian Timor Gap dibagi menjadi 3 area (A,B dan C) dalam suatu Zone yang disebut ”Zone Of Cooperation”.
Tetapi, selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru.Kinerja buruk.

7. Indonesia-India:
Persetujuan  14 Jan.1977 di New Delhi, tentang perjanjian garis batas Landas Kontinen kedua negara. Namun, pada  beberapa wilayah batas laut kedua negara masih belum ada kesepakatan.
Selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru.Kinerja buruk.

8. Indonesia-Papua Nugini:
Perjanjian Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas Indonesia dan Papua Nugini ditandatangani 12 Februari 1973 di Jakarta.Sebagai bagian dari perjanjian bilateral 1973, telah didirikan 14 pilar MM di sepanjang perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Tetapi, 4 tahun ini Jokowi tidak berbuat apa-apa.

9. Indonesia-Timor Leste:
Ada perundingan penentuan batas darat dan laut antara RI dan Timor Leste telah dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang. First Meeting Joint Border Committee Indonesia-Timor  18-19 Desember 2002 di Jakarta.
Perundingan penentuan batas maritim; Joint Border Committee kedua di Dilli, Juli 2003.

Selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada  perjanjian dan persetujuan baru dengan Timor Leste. Kinerja buruk.

10. Indonesia-Republik Palau:
Republik Palau berada di sebelah Timur Laut Indonesia.  Mereka adalah negara kepulauan luas daratan ± 500 km2.
Berdasarkan konstitusi 1979, Republik Palau memiliki yuridiksi dan kedaulatan pada perairan pedalaman dan Laut Teritorial-nya hingga 200 mil laut.  Selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru.Kinerja buruk.

Di samping itu penanganan masalah   perbatasan darat dengan  3 negara, yaitu:
1. Papua Nugini
2. Malaysia
3.Timor Leste.

Di  era Presiden SBY telah selesai  penetapan batas darat dengan Papua, sementara  dengan Timor Leste dan Malaysia hanya  sebagian besar.

4 tahun Jokowi sudah menjadi Presiden RI, apakah rencana  kerja di bidang politik luar negeri ini telah tercapai? Jauh panggang dari api. Jokowi sama sekali gagal dan kinerja sangat buruk. Tidak satupun rencana perbatasan  dengan negara tetangga dilaksanakan.

Kinerja dan kegagalan Jokowi di bidang politik luar negeri, juga dapai dinilai berdasarkan   standar kriteria peran Indonesia di di  kancah ASEAN. Realitas obyektif menunjukkan, Jokowi
masih mengutamakan  urusan ekonomi semata, bukan politik keamanan.

Padahal di ASEAN sendiri, kini terjadi kevakuman kepemimpinan.  Indonesia di bawah Jokowi sebagai negara dengan  kepemimpinan diakui secara alami kurang mampu merepresentasikan ASEAN dalam forum-forum multilateral.

Jokowi tidak menjadikan ASEAN sebagai pijakan utama dalam politik luar negeri Indonesia. Jokowi tidak menempatkan ASEAN sebagai prioritas dalam politik luar negeri   Indonesia.

Indonesia   tidak lagi berperan sebagai negara bangsa berpengaruh dan menjadi "pemimpin"di Asia Tenggara.
Kompetensi Jokowi di bidang politik luar negeri masih rendah baik dari pengetahuan/pemahaman, unjuk kerja/pengalaman dan moralitas/kepemimpinan.

Standar kriteria penguatan diplomasi ekonomi menyebabkan Jokowi fokus mendukung penghapusan non-tariff barrier dalam perdagangan pasar utama dan pembukaan pasar prospektif, al: di kawasan Eropa Timur, Eropa Tengah, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, Sub-Sahara Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin dan Asia.

Diplomasi ekonomi ini dipraktekkan Jokowi pada  KTT APEC di Beijing (2015), KTT ASEAN ke-25 di Myanmar, KTT G20 di Australia, Forum G20 di RRC (2016). Jokowi memanfaatkan forum-forum  ini untuk menggalang kerjasama ekonomi, terutama infrastruktur. Intinya, Jokowi lebih utamakan diplomasi ekonomi.

Tetapi, apa hasilnya? Indonesia justru mengalami keterpurukan ekonomi:  neraca perdagangan luar negeri semakin defisit; rupiah  semakin melemah atas dolar US; ekspor berkurang impor semakin banyak bagaikan Air Bah,  sindir Ekonom Faisal Basri.

Tragisnya, utang pemerintah era Jokowi diklaim,  untuk infrastruktur. Ternyata klaim palsu dan berbohong. Menurut Faisal, hanya belasan % untuk  infrastruktur, sisanya sebagian bayar bunga dan utang pokok Pemerintah.  Diplomasi luar negeri Jokowi hanya untuk  bayar utang !!!

Pelaksaaan diplomasi ekonomi relatif gagal, sementara secara politik di mata internasional melemah. Kinerja buruk!!!

Apa yang dapat diharapkan dari Jokowi urus politik luar negeri Indonesia? Bagi Tim Studi NSEAS, sangat minim sehingga  tidak layak untuk lanjut menjadi Presiden RI. Terlalu besar dan terbeban  negara Indonesia ini dipimpin Jokowi dalam pergaulan internasional. Kalau mempimpin Republik Maladewa  yang  penduduknya 100 % Muslim dan hanya ratusan ribu jiwa, Jokowi bolehlah....

Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia, terletak di sebelah selatan-barat daya India.


--------------
*Muchtar Effendi Harahap adalah Alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UGM Yogyakarta, tamat  1982




Red/amf

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.