Bupati Bekasi Ditahan KPK, Wabup: Kondisinya Sedang Mengandung


BAKINUPDATE.COM,- Bekasi - Wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, mengaku prihatin atas kasus suap Meikarta yang menerpa roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Seperti diketahui, kasus tersebut menyeret Bupati Neneng Hasanah Yasin, serta empat pejabat Pemkab Bekasi.
Eka mengaku tidak menerima informasi resmi terkait penahanan bupati. Tetapi, Eka mengaku sejak pagi hari dirinya mengikuti kegiatan yang seharusnya dihadiri bupati namun didisposisikan padanya.
“Kemarin saya hanya dapat disposisi saja, pagi ada acara TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa di Kecamatan Cabangbungin). Siang hari baru sampai dari Cabangbungin langsung menghadiri penutupan Porda di Bogor. Di sana saya baru tahu ada penjemputan (bupati). Kejadian ini membuat kami prihatin,” kata Eka kepada “PR” saat ditemui usai menggelar rapat dengan seluruh pejabat eselon II di Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa 16 Oktober 2018.
Disposisi yang diterima bukan berkaitan dengan adanya upaya penyidikan oleh KPK. Eka menyebut disposisi diberikan karena bupati tengah mengandung.
“Saya dapat disposisi itu pagi jam 6, hari itu juga. Karena kan kondisi bupati sedang hamil. Yang kuat berdiri saya, jadi saya yang ditugaskan,” ucapnya.
Namun, Eka enggan berkomentar bagaimana kondisi bupati yang tengah hamil namun berada dalam tahanan. Meski demikian, berdasarkan hasil rapat dengan para pejabat eselon II, Eka memastikan pelayanan tetap berjalan.
“Kami pastikan tadi di rapat persoalannya, karena kita tahu ada beberapa SKPD yang terkena masalah. Namun kami harus pastikan pelayanan publik tetap berjalan. Saya sampaikan pada semuanya untuk tetap bekerja seperti biasanya. Kejadian ini membuat kita prihatin, tapi pelayanan didahulukan,” kata dia.
Sementara itu, terkait penangkapan ini, Eka bakal melaporkan kondisi di Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat.
“Kami akan mengirimkan surat laporan kepada gubernur terkait apa yang terjadi pada hari ini. Untuk selanjutnya, nanti kami akan menunggu arahan dari beliau,” ucapnya.
Seperti diketahui, Neneng ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor; Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi, Dewi Trisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Ia diduga menerima suap senilai Rp 7 miliar dari pihak Meikarta. Nilai itu diduga baru separuh dari total commitment fee yang dijanjikan yakni Rp 13 miliar.
Suap diduga diterima dari Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group, konsultan Lippo Group, Taryudi, dan Fitra serta Henry sebagai pegawai Lippo Group.


Red/amf

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.