"San Prejudice" Legal Opinion Perkara Ratna Sarumpaet Dalam Konteks Pemeriksaan Prof. Dr. H. Amien Rais Tanggal 10 Oktober 2018 di Polda Metro Jaya

Oleh: Advokat. Dr. H. Eggi Sudjana, SH, M.Si


BAKINUPDATE.COM,- Jakarta - Advokat Dr. H. Eggi Sudjana, SH, MSi, berpendapat terhadap permasalahan hukum tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa  AZAS LEGALITAS YANG DIANUT DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA , diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP , "TIDAK DAPAT DIPINDANA SESORANG BILA TiDaK ADA HUKUM YANG MENGATURNYA".  Oleh karena itu tidak ada peristiwa hukum Pidana yang berkaitan dengan permasalahan perkara RS  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, maka secara hukum panggilan terhadap Bapak  Amien Rais, dan yang selanjutnya akan dipanggil berikutnya  HARUSLAH Gugur demi hukum.

2. Mengenai Konferensi Pers yang dilakukan Prabowo dkk pada tanggal 2 Oktober 1990 terhadap permasalahan Ratna Sarumpaet adalah hal yang manusiawi dilakukan oleh Prabowo dkk karena hal tersebut sudah jelas diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat dan Uu no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahkan dijamin oleh Konstitusi kita yakni Pasal UUD 1945 yang diatur dalam pasal 28 juga Niat dan telah diucapkan  setelah Konpres untuk mengadukan permasalahan RS tersebut kepada Kapolri  .

3. Bahwa, kaitan aspek Hukum Keterangan Ratna Sarumpaet kepada Prabowo pada tanggal 2 oktober 2018 adalah merupakan suatu azas legalitas dalam hukum acara tindak pidana, dimana Ratna telah memberikan suatu alat bukti secara hukum acara, yakni:
A. Keterangan kesaksiannya kepada Prabowo
B. Dokumen/ berupa Photo

Sehingga dari dua alat bukti tersebut sudah cukup dan tidak perlu lagi dipertanyakan bukti lainnya seperti visum karena sudah memenuhi 2 alat bukti yang syah secara hukum yakni keterangan ratna dan dokumen foto Ratna sebagai dasar dan pegangan Prabowo dalam menyatakan pedanapatnya, lepas benar atau tidak bukti dari Ratna tersebut bukanlah kewenangan dari Prabowo  dkk dan pertanggung jawabannya kembali kepada Ratna Sarumpaet sebagai Pengadu.

4. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018, keterangan Ratna Sarumpaet bertolak belakang dengan keterangannya pada tanggal 2 oktober kepada Prabowo dkk, sehingga secara hukum pidana yang diminta pertanggung jawaban adalah RS sebagai Aktor Perkara tersebut yang mengakibatkan Prabowo, dkk dan rakyat Indonesia juga  merasa dibohongi oleh RS.
Dari pandangan hukumnya, disini kita harus melihat Tempos Delicti perkara tersebut, kapan terjadinya sehingga tidak bisa dituduhkan pada Prabowo dkk yang bersalah karena mereka juga sebagai korban Hoax Ratna Sarumpaet.

5. Bahwa juga, menyikapi kasus ini haruslah kita dasarkan pula pada Hukum Acara di Persidangan, yang namanya keterangan saksi itu di dalam persidangan adalah syah dan hal tersebut dicatatat oleh Panitera sebagai bukti, dan dokumen/surat seperti foto adalah syah sebagai alat bukti, lantas jikalau saksi dalam persidangan berbohong atau memberikan keterangan yang tidak benar,  masak hakimnya dituduh bersalah karena mengeluarkan pendapatnya yang tertuang dalam putusan terhadap suatu peristiwa pidana?

6. Bahwa, mengenai kasus ini terkesan seperti dipolitisir yakni Kadiv Humas Mabes Polri diduga telah berbohong di dalam keterangannya menyatakan bahwa Amien Rais diperiksa atas Keterangan Ratna Sarumpaet, Lantas Pertanyaannya kapan? Dan dimana? Ratna Sarumpaet diperiksa dan ditanyakan oleh Pihak Polri padahal RS ditangkapnya pada tanggal 4 Oktober 2018.

7. Bahwa juga surat Panggilan Polisi kepada Amien Rais tertanggal 02 Oktober 2018, sehingga patut diduga Polri adalah sudah mengetahui Permasalahan ini. Sebab Ratna saja pada tanggal 02 oktober 2018 belum berbohong dan Prabowo dkk pada tanggal tersebut konfernsi persnya malam hari TIDAK TAHU DIBOHONGI RS .

8. Bahwa patut diduga juga kebohongan Kadiv Humas Mabes Polri tersebut, dari dialog antara Bu Ellida Netti salah satu lawyernya Pa Amien Rais  dan kadiv Humas di TV One juga Bung Nasrullah SH ahli hukum Pidana dari UI dimana Kadiv Humas menyatakan panggilan kepada  Amien Rais adalah tentang Penganiayaan RS tapi Fakta Hukumnya panggilan yang ditujukan kepada Amin Rais tersebut adalah tentang berita bohong bukan peganiayaan;

9. Bahwa terhadap peristiwa hukum tersebut di atas, kami minta kepada kepada Bapak Kadiv. Humas Mabes Polri untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataannya dan meminta maaf kepada Tim Pemenangan Prabowo Sandi dan masyarakat luas karena telah memberikan keterangan bohongnya .

10. Bahwa juga, agar perkara ini terang benderang, maka dengan ini kami meminta agar kasus Ratna Sarumpaet dilakukan gelar Perkara sesuai dengan KUHAP dan Pasal 15 PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2012 Tentang Penyidikan dan Penyelidikan.

11. Bahwa juga kami meminta kepada Tim Pemenangan Prabowo Sandi untuk bertemu dengan Kapolri, dan mempertanyakan kenapa ada panggilan kepada para tokoh nasional yang juga sebagai korban kebohongan RS yang semestinya mereka harus dilindungi sesuai Tri Brata,  Melindungi, Mengayomi dan Melayani Rakyat .

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, maka dengan ini kami meminta kepada Bapak Kapolri untuk Menghentikan Pemanggilan kepada Para Tokoh Nasional yang telah menjadi korban kebohongan RS dan diminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk  MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA  serta menjaga ketentraman dan kedamaian bangsa ini sesuai dengan perintah UUD 1945.

Demikianlah legal opinion ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Penasihat Hukum Bapak Prof. Dr. Amien Rais

Advokat DR.H.EGGI SUDJANA, SH, M.Si.



Red/amf

Posting Komentar
MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.