Sekjen Persatuan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Polisikan Ketum PSI Dugaan Penistaan Agama


BAKINUPDATE.COM,- Jakarta - Pidato Ketua Umum Partai Soidaritas Indonesia  Grace Natalie yang menyebut PSI jtidak akan pernah  mendukung perda yang berlandaskan agama. seperti perda syariah dan injil berbuntut panjang.

Atas pidatonya yang viral di medsos itu, Grace Natalie dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Zulkhair, Sekjen Persatuan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPPMI).

Ketum PSI itu dilapokan atas dugaan tindak pidana penistaan agama.

Adapun Surat Laporan Polisi tersebut adalah  LP/B/1502//XI/2018/BARESKRIM tangal 16 November 2018.

DR. Eggi Sudjana, MH, MSi selaku kuasa hukum Zulkhair ketika dihubungi redaksi mengatakan bahwa pernyataan Grase Natalie itu mengandung unsur kebohongan dan bertentangan dengan beberapa ayat Al Quran.

Baca juga berita terkait:

PSI Tolak Perda Syariah, Habib Abubakar Assegaf: PSI Terang - Terangan Buka Identitas Partai Anti Agama

Dijelaskan oleh Eggi bahwa pernyataan itu mengandung 3 hal, yag pertama perda itu menimbulkan ketidakadilan, kedua diskriminatif dan yang ketiga intoleran.

"3 hal tersebut menurut hemat saya, itu lebih parah dari kasus Ahok" ujar Eggi yang juga politikus PAN.

Menurut Eggi, pernyataan Grace bertentangan dengan Surat Al Maidah yang menyebutkan gambaran toleransi adil dan tidak diskriminatif.

"Agamamu, agamamu. Agamaku, Agamaku, Itu adalah bentuk toleransi yang paling top. Dan juga ia menyebut Injil.Kenapa ia gak berani menyebut Al quran? Tapi ia menyebutnya Syariah. Ini kan berarti enggak jujur dia" sambung Eggi.

Eggi berharap, Ketum PSI tersebut meminta maaf atas pernyataannya.

"kita minta imbau, sudahlah. Kita ngerti dia masih junior. Minta maaf, selesai, ini nggak!" ujarnya lagi.

"Karena itu, kita imbau kepada Grace lewat teman-teman pers, sudilah kiranya meminta maaf, akui kesalahannya dan mengaku salah. Kita sebagai umat Islam tentu akan memaafkan. Tapi kalau dia tidak minta maaf, berarti itu suatu bentuk dia nantang."

Grace dilapaorkan dengan dugaan sangkaan pelanggaran pasal 156 A KUHP , pasal 27 ayat 3 junto pasal 28 ayat 2 junto pasal 14 junto pasal 15 UU nomor 1 tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana.



Laporan Carlos Purba
Biro Jabotabek









Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.