Otto Hasibuan: Pembelian 51% Saham Freeport Berpotensi Rugikan Negara, KPK dan Polri Harus Buka Penyelidikan


BAKINUPDATE.COM,- Pengacara Otto Hasibuan mengaku heran dengan langkah pemerintah membeli saham PT Freeport sebesar 51 persen. Dia menduga, pembelian saham bakal merugikan keuangan negara.
"Dengan membeli itu, berpotensi merugikan kerugian negara," kata Otto saat dihubungi, Senin (24/12/2018).
Karena itu, Otto pun berharap agar pihak berwajib, seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membuka penyelidikan terkait pembelian saham PT Freeport.
"Diperlukan penyelidikan lebih lanjut tentang kasus ini. Siapa saja yang berwenang," terang dia seperti yang dilansir dari laman krimcon.
Dugaan kerugian negara karena saham Freeport dibeli pemerintah dengan prematur. Menurut Otto, kontrak karya (KK) Freeport di Indonesia segera berakhir pada 2021.
Jika kontrak karya berakhir dan pemerintah tak memberi izin perpanjangan, maka Indonesia punya kekuasaan penuh di hadapan Freeport.
"Jadi kenapa harus keluar duit, padahal tunggu 3 tahun tidak perlu keluar uang, kita dapat 100 persen. Bayar 55 triliunan sekian hanya dapat 51 persen," pungkasnya.
Pemerintah Indonesia berbangga dengan kesuksesan meraup 51 persen saham PT Freeport. PT Inalum (Persero) sebagai yang diberi kuasa pemerintah mengurusi pembelian, telah membayar lunas saham PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 56 Triliun


Red/amf

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.