Babak Baru Pilrek Unpad: Atip Latifulhayat Gugat MWA dan Menristekdikti Ke Pengadilan


BAKINUPDATE.COM,- BANDUNG -  Pemilihan Rektor Unpad yang berlarut-larut sampai sekarang yang diulang  proses pemilihannya memasuki babak baru.

Salah satu calon  Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Atip Latipulhayat mendaftarkan gugatan terhadap Majelis Wali Amanat dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ke Pengadilan Negeri Bandung. Gugatan itu terkait tidak adanya kepastian hukum statusnya sebagai calon rektor.

Atip memasukkan gugatan itu pada Kamis (9/5/2019). Ia mengatakan, gugatan ini bukan lantaran ia tak terpilih sebagai Rektor Unpad.

"Kalau soal itu sudah tertulis di garis tangan. Tapi gugatan ini untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tidak ada yang menjadi wasit untuk menengahi persaoaln ini, sehingga jalur pengadilan ini bisa mendapatkan kejelasan," kata Atip kepada wartawati Pikiran Rakyat, catur Ratna Wulandari, Jumat (10/5/2019).

Guru Besar Fakultas Hukum Unpad itu menjelaskan, gugatannya itu karena MWA telah mengabaikan keputusannya sendiri yang telah menetapkannya sebagai calon rektor.

"Saya ditetapkan sebagai calon rektor oleh MWA. Sampai sekarang tidak jelas (statusnya)," katanya.

Sejak MWA memutuskan untuk mengulang proses pemilihan rektor, Atip mengaku, menerima surat dari MWA terkait keputusan Rapat Pleno MWA tanggal 13 April 2019.

"Surat itu hanya melampirkan surat menteri (Menristek) yang menyatakan pencalonan Pak Obi (Obsatar Sinaga) digugurkan dan memerintahkan Pilrek diundur. Lalu status saya apa sebagai calon?," tuturnya.

Ia menambahkan, gugatan yang ia ajukan juga termasuk gugatan perdata. Ia mengatakan, saat pertama kali mengikuti kontestasi ini, Panitia Pemilihan Rektor sudah memberikan jadwal pemilihan yang berakhir pada 27 Oktober 2018.

"Setelah itu tidak ada kepastian sampai ada surat itu," ujarnya.

Ketidakpastian penyelenggaraan pemilihan ini merugikan Atip. Ia jadi sulit menghadiri berbagai kegiatan di luar kota. Atip seharusnya dijadwalkan menghadiri kegiatan ilmiah di Belanda pada 15-17 April 2019. Namun ia batal menghadirinya lantaran tak ada kejelasan pelaksanaan pemilihan.

Tertundanya Pilrek Unpad ini, kata Atip, lantaran persoalan yang melibatkan calon rektor Obsatar Sinaga. Namun Atip, juga calon lainnya, harus turut menanggung akibatnya.

"Saya ini kompeten menurut MWA. MWA sudah menetapkan saya sebagai calon rektor. Tapi kemudian tidak ada kepastian hukum, padahal kepastian itu azaz hukum itu sendiri," tuturnya.

Atas kerugian itu, Atip memasukkan gugatan perdata. Besarnya kerugian yang dicantumkan dalam gugatan itu sebesar Rp 10 miliar.

"Kerugian immateriil itu tidak bisa dihitung. Gugatan ini agar (tergugat) bertanggung jawab atas ketidakpastian ini. Saya kan manusia, masa diabaikan begitu saja," katanya.

Pada Rapat Pleno 13 April 2019 lalu, MWA Unpad meminta Menristekdikti untuk menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor. Plt itu akan bertugas paling lama enam bulan ke depan agar tak ada kekosongan jabatan Rektor Unpad yang habis pada 13 April pukul 23.59 WIB.

Ketua MWA Rudiantara mengatakan, keputusan itu didasarkan pada surat Menristekdikti tanggal 10 April 2019. Surat tersebut menyoal masalah administrasi calon Rektor Obsatat Sinaga yang didasarkan pada hasil rapat antara Kemenristekdikti, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara, Menristekdikti.

Pada surat itu disebutkan, pemberhentian sementara Obsatar sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai perundangan.
Menristekdikti juga memerintahkan Rektor untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin terkait izin perceraian dan perkawinan PNS dan mengevaluasi status Obsatar sebagai calon rektor karena belum diberhentikan dari Komisi Penyiaran Indonesia.

MWA Unpad sendiri dijadwalkan menggelar Rapat Pleno kembali hari ini, Jumat (10/5/2019). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai Anggota MWA Unpad dijadwalkan hadir di pertemuan yang digelar di Sekretariat MWA, Jalan Cimandiri nomor 14, Kota Bandung.

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.