Dianggap Anti Pancasila dan Anti NKRI. Profesor Suteki Adukan Atasannya Ke Polisi


BAKINUPDATE.COM.- Dianggap anti Pancasila dan anti NKRI, Prof. Dr. Suteki, SH, M.Hum mengadukan atasannya ke Polda Jawa Tengah. Didampingi penasehat hukumnya, Dr. WP Djatmiko SH, MH, Msc dan Dr. Muhamad Taufiq, SH, MH, Suteki datang ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.
“Kalau saya diam saja, berarti saya dianggap menerima dituduh anti Pancasila dan anti NKRI, makanya saya mengadukan tuduhan itu ke Polisi. Ini sebagai sikap saya menolak tuduhan itu, saya tidak anti Pancasila apalagi anti NKRI,” kata Suteki usai mendatangi penyidik Polda Jawa Tengah, Jumat (31/5/2019) seperti yang dilansir dari poskotanews.com
Tuduhan tersebut, lanjutnya, sangat tidak masuk akal. Karena sudah 24 tahun ia mengajar mata kulaih Pancasila dan Filsafat Pancasila. Ia menilai hakl itu menunkukkan tidak diragukan lagi kecintaan terhadap NKRI dan Pancasila. |
Dia juga sangat dirugikan atas SK yang ditandatangani Rektor Undip Prof. Dr. Yos Johan Utama SH, M.Hum, itu karena munculnya penolakan dan rasa kebencian terhadap dirinya. “Selain dibebaskan sebagai Kaprodi dan Senat, saya tidak diberikan hak untuk mengajar Pancasila, pembatalan seminar nasional (Riau, Medan, Banjarmasin, Semarang, Pekalongan); penghentian mengajar dan menguji taruna AKPOL, tidak mengajar mahasiswa Doktor pada PDIH dan lainnya,” sambungnya.
Suteki juga merasa dipermainkan karena baru menerima SK Nomor 586/UN7.P/2018 tentang pemberhentian dirinya dari jabatan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Undip dan Ketua Senat Fakultas Hukum Undip, 24 Mei 2019. Padahal SK itu berlaku mulai 1 Desember 2018 lalu
“Artinya, SK setelah 6 bulan berlaku. Padahal tembusannya sudah diberikan ke mana-mana, mulai ketua senat, pihak akademik, wakil rektor, dekan FH Undip, kepala Biro di Undip dan kepala Bagian Keuangan BAUK Undip,” tambah Suteki.
Tembusan-tembusan kepada publik Undip itu, kata dia, mengindikasikan rektor sengaja mengumumkan kalau dirinya telah terbukti melakukan pelanggaran berat disiplin pegawai. “Perbuatan itu dapat diduga bahwa rektor melakukan pencemaran nama baik secara tertulis. Padahal apa yang disebutkan dalam SK itu tidak pernah dibuktikan,” katanya.
Menurut Suteki, semua bermula saat dirinya menjadi ahli dalam Judicial Review Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ORMAS dan pencabutan Badan Hukum Ormas HTI, 1 Pebruari 2018 di PTUN.
“Saya menjadi ahli sesuai kompetensi, tapi tindakan saya dinilai berseberangan dengan pemerintah, hingga pembebasan jabatan-jabatan saya di Undip. Saya tidak terima dan saya menempuh jalur hukum baik pidana, perata mauppun Tata Usaha Negara,” jelasnya.(us/yp)

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.