Ketua FPII Kepri T. Hanafi : Dewan Pers Jangan Tindas Pers Demi Kepentingan Kekuasaan dan Konglomerasi Media

Ketua FPII Kepri : T. Hanafi (Sebelah Kanan)

BAKINUPDATE.COM, BATAM - Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Kepri, Hanafi, melontarkan kritik keras terhadap Dewan Pers yang ia duga selama ini telah melakukan berbagai upaya secara paksa dan mengkotak-kotakan media untuk menyingkirkan sejumlah media tertentu yang disinyalir bersebrangan dengan kepentingan kekuasaan dan konglomerasi media.

Hal itu ia sampaikan, mengingat terlalu gencarnya Dewan Pers melakukan pengekangan terhadap media melalui berbagai aturan yang tidak logis dan memberatkan.

" Dunia jurnalistik yang serba luas pemahamannya ini, terkesan sedang dibonsai menjadi sekerdil -kerdilnya, lihat saja itu soal Bar Code dan 74 media terverifikasi " kata Hanafi , di Batam, Sabtu 25 Maret 2017.

Hanafi meragukan independensi Dewan Pers yang menurutnya terbukti tidak lagi murni mengayomi dan melindungi insan pers sebagaimana prinsip-prinsip  jurnalistik.

" Saya ragu dengan independensi Dewan Pers saat ini, terkesan lebih pro kekuasaan dan konglomerasi media. Dewan Pers bukan lagi melindungi insan pers, namun terkesan menindas (otoriter), " tegasnya.

Menurut Hanafi, Dewan Pers saat ini telah menciderai keadilan dan  menghambat tumbuhnya media-media yang menjadi ancaman bagi kepentingan bisnis media-media besar milik para konglomerat, yang kerap didapati memonopoli kebenaran dan mengkaburkan fakta atas kondisi kekuasaan nasional yang belum menorehkan kemajuan bagi kepentingan rakyat.

" Harusnya Dewan Pers bijaksana,  apapun alasannya wajib pegang teguh prinsip -prinsip jurnalistik, jangan malah jadi alat kekuasaan apalagi diduga ditunggangi kepentingan bisnis , " ujar Hanafi.

Hanafi mengaku  memahami dan mendukung jika ada kebijakan-kebijakan Dewan Pers yang menuntut agar setiap perusahaan Pers yang ada di indonesia terverifikasi dengan baik dan beroperasi secara bertanggungjawab.

" Setiap Perusahaan Pers kan memang harus jelas keberadaannya dan profesional, intinya bertanggungjawab. Tapi Dewan Pers juga jangan memberatkan dan membatasi ruang lingkup gerak Pers" kata Hanafi.

Selanjutnya, Hanafi juga menghimbau agar para pegiat pers tidak sewenang-wenang dalam pemberitaan, apalagi melukai keadilan bagi pihak lain.

Dia meminta seluruh insan pers juga mengkoreksi diri untuk lebih setia kepada kebenaran, objektif dan berbasis fakta dalam setiap pemberitaan , terutama setia kepada kepentingan publik.

" Kita wajib setia pada kebenaran dan keadilan, serta prinsip -prinsip jurnalistik. Jangan mentang-mentang punya media atau jadi wartawan, kemudian arogan, dan bikin berita seenaknya, apalagi menebar fitnah atau hoax, itu jelas - jelas kejahatan, " kata Hanafi menutup keterangannya.

Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan pernyataan mengenai perusahaan penerbitan pers yang terverifikasi.

Pernyataan itu disampaikan Ketua PWI Pusat, Margiono, menanggapi keresahan insan media terkait beredarnya informasi 74 perusahaan media terverifikasi oleh Dewan Pers beberapa hari lalu.

Margiono mengkritik langkah Dewan Pers yang merilis daftar tersebut tanpa didahului dengan sosialisasi yang baik. Akibatnya timbul keresahan media di daerah, karena terjadi penolakan sejumlah instansi dan narasumber terhadap media yang tidak terverifikasi.

“Dewan pers sudah benar melakukan verifikasi, tapi itu data sampai detik ini. Ke depan verifikasi media akan terus dilakukan, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir," kata dia, dalam Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI, Selasa (7/2/2017).

Margiono juga mengkritik langkah Dewan Pers yang dinilai belum maximal memverifikasi seluruh media di daerah. "Kami menyayangkan minimnya sosialisasi Dewan Pers, sehingga timbul pemahaman yang tidak utuh atas persoalan ini. Ke depan, kami akan mengeluarkan pernyataan resmi dan meminta Dewan Pers untuk mensosialisasikan ulang masalah ini," kata dia.

Menurut Margiono bagi perusahaan pers yang sudah memenuhi persyaratan dapat terus menjalankan tugas jurnalistik, termasuk menjalin kerja sama pemberitaan dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya. "Jadi, jangan berhenti karena persoalan verifikasi media ini," kata dia.

Sebelumnya, pengumuman 74 media yang terverifikasi oleh Dewan Pers dikecam peserta Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) 2017 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Ambon. Peserta Konkernas yang hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) sejak 4-10 Februari 2017 itu, menilai kebijakan Dewan Pers sangat merugikan pers di daerah.

Hanafi juga menyayangkan sikap salah satu pegawai imigrasi kelas I Khusus Kota Batam Centre, Senin (13/03/2017) tentang perihal hanya 74 media yang terverifikasi ini hanya kita layani. ungkapnya A.

Ketua FPII Kepri T. Hanafi juga menyesalkan pengumuman itu ke publik. “Di Kepri saja banyak media yang belum terverifikasi. Ini sangat merugikan dan mengundang reaksi keras di berbagai daerah.” ujarnya Hanafi.

Reporter : Andre
Editor : Dwi Heri Yana

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.