FPII Akan Kembali Demo Ke-2, Menggugat Dewan Pers, Menkominfo Dan Komisi DPR RI Terkait RUU Panja Terkait Pemberitaan, UU ITE Dan Verifikasi Media


BAKINUPDATE.COM, JAKARTA – Kebebasan mungkin menjadi sesuatu yang sangat mahal, bahkan beberapa kepentingan segelintir orang yang merasa tidak pernah puas dengan apa yang mereka capai, harus mejadi milik mereka, akibatnya kebebasan yang menjadi hak siapapun harus mereka kemudikan, demikian pula dengan tingkah laku yang dipertontonkan oleh sebuah lembaga yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom para pekerja pers justru bersikap seperti milik segepintir orang tersebut. Rabu (12/04/2017)

Hal itu terungkap dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan sebuah organisasi bernama Forum Pers Independen Indonesia (FPII) yang mencoba merangkul setiap pekerja pers juga media yang selama ini dianggap sebagai “pengganggu” kepentingan lembaga yang bernama Dewan Pers (DP).

“Ini adalah aksi kedua, dimana kehadiran kita (FPII) untuk mengingatkan jika saat ini, bukan hanya oknum-oknum yang menjadi anggota DP yang harus kita ingatkan, tetapi juga beberapa lembaga yang mulai ikut mencoba memberangus keberadaan kami, para jurnalis dan media,” ujar Mustofa Hadi Karya alias Opan selaku Ketua Sekretariat Nasional FPII dalam kegiatan Konferensi Pers FPII, di Sekretariat FPII Gedung Pelopor lantai II Jalan Rawajati Timur I Kalibata Jakarta Selatan.

Lembaga lainnya yang dimaksud adalah Kementerian Komunikasi, Telekomunikasi dan Informatika alias Kominfo yang saat ini telah mencoba untuk ikut serta bisa mengontrol keberadaan media massa yang dianggap sebagai “musuh” pemerintah, dengan cara mengajukan Panja RUU ITE yang ternyata dalam beberapa pasal di usulkan untuk bisa menyeret media atau jurnalis dalam KUHP.

“Jadi wacana-wacana yang di lemparkan ke masyarakat, soal berita hoax itu hanya akal-akalan mereka, agar ada alasan untuk mengajukan Panja RUU tersebut,” ujar Opan, sambil mengingatkan ketika 10 media yang sempat di bredel oleh kominfo terpaksa harus di lepas lagi karena telah melanggar UU Pers nomor 40 tahun 1999.

Jadi aksi yang akan dilakukan pada tanggal 13 april 2017 nanti FPII akan melakukan aksi di tiga titik, DPR RI (Komisi I) lalu Kominfo dan Dewan Pers yang sangat terkesan ingin membuat dunia media di Indonesia sesuai dengan tuntutan dan kepentingan segelintir orang dan korporasi, demi kepentingan mereka.

“Dan semua itu nantinya akan bermuara pada kelangsungan NKRI ini, jadi secara tidak langsung FPII hadir untuk mengingatkan Dewan Pers, Kominfo dan Komisi I, bahwa ada sebuah bahaya besar yang mengancam kelangsungan negeri ini, di bidang media massa,” ujar Opan melanjutkan.

Sementara Ketua Presidium Kasihhati mengatakan FPII hadir bukan untuk mengganti kedudukan Dewan Pers, namun ingin meluruskan Dewan Pers, dan posisi FPII yang dilegalisasi dengan status Statuta, maka secara tidak langsung kedudukan FPII dan Dewan Pers sejajar.

“Kami berbeda dengan Dewan Pers dalam menjalankan fungsi kontrol, namun dalam hal kedudukan kami mensejajarkan diri, sesuai dengan legalitas yang kami ajukan,” ujar Kasihhati.

Bahkan soal keberadaan FPII juga dilanjutkan dengan membentuk FPII di daerah dengan nama Sekretariat Wilayah FPII, dimana lebih mudah menjalankan fungsi kontrol untuk para jurnalis, bukan dengan membeda-bedakan bahkan mengkotakan media massa seperti yang dilakukan oleh Dewan Pers selama ini.

FPII sendiri akan membuat sistim verifikasi yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999, dimana setiap pekerja pers yang berada di FPII akan mendapatkan kartu identitas yang tercantum dalam website milik FPII, yang bisa diakses oleh para pimpinan wilayah, agar bisa mengontrol keberadaan anggotanya di setiap wilayah masing-masing.

Terkait dengan media itu sendiri, Kasihhati mengatakan jika akan dibuatkan sebuah QR Code dan akan selalu di kontrol langsung oleh pihak Setnas yang bekerjasama dengan Setwil, hingga media-media tersebut bisa mendapatkan bimbingan dan pelatihan secara baik.

“Kalau di Dewan Pers mereka tidak melakukan hal tersebut, justru mereka memperlakukan media yang ada sebagai “sapi perah” dimana setiap media harus diverifikasi dengan tuntutan yang tidak masuk akal, bahkan jurnalisnya harus di uji kompetensi, dan itu tidak gratis, ada biaya yang harus dikeluarkan, hingga jutaan rupiah,” ujar Kasihhati.

“Jadi Kominfo, Komisi I dan Dewan Pers sedang melakukan dagelan atas nama kebebasan pers, namun sangat tidak lucu, karena kebebasan yang mereka maksud harus bisa di kontrol dan diatur sesuai kesepakatan dan keinginan mereka,” pungkas Opan.

Reporter : Hanafi
Editor : Dwi Heri yana

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.