FPII : Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Protokoler PURR Terhadap Wartawan Harus Dipidanakan


BAKINUPDATE.COM, JAKARTA - Kekerasan terhadap pekerja jurnalis kerap terjadi, Rabu 31 Mei 2017 kembali tindakan kriminalisasi terhadap wartawan salah satu media nasional. Bunaiya Fauzi Arubone, menjadi korban kekerasan. Wartawan yang akrab disapa Neya itu diancam dan dicekik oleh orang yang mengaku petugas protokoler Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Peristiwa yang sangat tidak bermoral dilakukan terjadi di Ruang Serbaguna lantai 17, Gedung Utama Kementerian PUPR, usai adzan magrib. Ketika itu Menteri Basoeki Hadimoeljono hendak membagi-bagikan plakat di acara pengukuhan pengurus Badan Kejuruan Teknik Lingkungan Persatuan Insinyur Indonesia periode 2017-2020.

Dengan sebutan kotor dari seorang oknum yang mengaku protokol PUPR itu sangat kotor, ia berkata 'monyet nih anak'," terang Neya wartawan yang mengalami kriminalisasi dan kekerasan.

Merasa terhina dengan kata makian itu, Neya menanyakan maksud protokoler Kementerian PUPR. Justru bukan kata maaf yang didapatnya, tapi petugas protokoler itu malah mencekik sembari mendorongnya ke luar ruangan. "Gue (saya) protokoler sini. Lu jangan macam-macam (sambil cekik dan dorong saya keluar ruangan)," jelasnya.

Tak berhenti sampai di situ, Neya digiring ke luar ruangan. Dalam perjalanan keluar di dalam lift, security juga mengomelinya. Spontan Neya pun membela diri jika pekerjaan dilindungi oleh undang-undang dianggap sampah...

Forum Pers Independent Indonesia bersikap tegas dalam menyikapi kasus tindakan kriminalisasi dan kekerasan yang dilakukan Oknum Protokoler PURR.

Dalam keterangan persnya, Ketua Setnas FPII, Mustofa Hadi Karya atau yang akrab disapa Opan akan melayangkan surat somasi ke PURR terkait tindakan oknum protokolernya, dan segera PURR memberhentikan oknum tersebut dari tugasnya.

"FPII mendesak tegas kepolisian untuk segera menahan oknum protokoler PURR tersebut karena dalam profesinya, wartawan dilindungi Undang undang sesuai dengan UU Pers 40/1999." ancam Opan

Dikatakannya, FPII harus mendorong penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, jadi kami akan kawal penegak hukum dalam kasus tindak kriminalisasi dan kekerasan yang dilakukan oknum protokoler PURR sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia." tegas opan. [Team FPII]

Editor : Dwi Heri Yana

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.