Terkait Pelecehan Profesi Wartawan Ketua DPD PWRI Jabar Angkat Bicara

Ketua DPD PWRI JABAR Ir. Budi Suyitno
BAKINUPDATE.COM - Berkaitan dengan adanya pro-kontra tentang penolakan angkutan batu bara di Kampung Negeribaru, Blambanganumpu, kabupaten Waykanan, provinsi Lampung oleh masyarakat sekitar yang hampir terjadi chaos pada hari Minggu (27/08/2017) sekitar jam 14.30 WIB. Para wartawan dilarang meliput peristiwa tersebut oleh Kapolres Waykanan, AKBP Budi Asrul Kurniawan. Bahkan saat di wawancara oleh wartawan setempat, Kapolres Waykanan tersebut justru melakukan penghinaan terhadap profesi wartawan.

Kapolres Waykanan tersebut menyamakan profesi wartawan dengan kotoran binatang. Lebih jauh dia menyatakan koran di Lampung sudah tidak ada yang membaca, lebih menarik nonton film porno di HBO.

Saat diklarifikasi lagi tentang pernyataan tersebut, Kapolres malah berang dan mengeluarkan sumpah serapah kepada wartawan, bahkan menantang para wartawan untuk menulis apa saja tentang dirinya. “Tulis saja, saya tidak takut," kata Kapolres Waykanan.

Saat dihubungi di Bandarlampung hari Senin (28/08/2017) Kapolda Lampung, Irjen Pol. Sudjarno membenarkan rekaman tersebut adalah suara Kapolres Waykanan AKBP Budi Asrul Kurniawan.

"Saya sangat menyesalkan kata-kata yang tidak pantas terhadap suatu profesi. Saya sudah perintahkan kepada Kapolres meminta maaf kepada jurnalis secara khusus, dan masyarakat Lampung secara terbuka," kata Sudjarno. 

Kapolda menambahkan, ia juga memerintahkan Kapolres Waykanan ke Polda Lampung untuk mengklarifikasi ucapannya ke Divisi Propam. Kapolda juga meminta maaf atas tindakan anak buahnya itu.

Menanggapi peristiwa penghinaan terhadap profesi Wartawan di Waykanan tersebut, Ketua DPD PWRI Jawa Barat, Ir. Budi Suyitno mengecam keras hal tersebut dan menghimbau agar penghinaan tersebut ditindaklanjuti secara hukum oleh POLRI.

“Wartawan adalah pilar ke empat demokrasi. Dan perlu diingat, peran wartawan sangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik ini sebelum ada Pemerintah, TNI dan POLRI. Sekalipun dilindungi UU No.40/1999, namun tidak ada kesejahteraan yang menjamin insan wartawan, baik pada saat bertugas maupun masa depannya setelah pensiun oleh Pemerintah.

Demikian pula tidak ada pos tunjangan pendidikan profesi khusus agar menjadi menjadi wartawan yang kredibel. Selain itu dengan kondisi akhir-akhir ini saat teknologi informasi semakin maju, media cetak semakin sulit berkembang bahkan tidak jarang wartawan harus merangkap menjadi penjual koran agar media cetaknya dapat bertahan dan sebagai tambahan penghasilan”.

“Sangat berbeda dengan Polisi yang memperoleh jaminan kesejahteraan dari negara menggunakan uang rakyat, dapat meniti jenjang hingga Kapolri. Fasilitas-fasilitas tersebut diperoleh Polisi sejak pendidikan, saat menduduki jabatan apapun, saat bertugas kantor dan lapangan hingga pensiunnya. Ya mestinya, Kapolres yang memperoleh pendidikan tinggi tersebut dapat memposisikan diri sebagai panutan masyarakat. Jaga nama baik kepolisian. Ingat tugas pokok kepolisian, yaitu : 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2) menegakkan hukum. 3) melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat” imbuh Budi saat diwawancara. [Red]

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.