Kahmi Jaya Kecam Aksi Kekerasan & Pembantaian Umat Islam Rohingya di Myanmar


BAKINUPDATE.COM - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (Kahmi Jaya) menilai aksi kekerasan dan pembantaian golongan minoritas muslim dan etnis Rohingya di wilayah Provinsi Rakhine, Myanmar tergolong tragedi kemanusiaan sadis dan keji, kekejaman jauh melampaui kebiadaban yang pernah terjadi di dunia.

Aksi kekerasan yang dilakukan militer Myanmar ini telah mengkoyak-koyak rasa kemanusiaan masyarakat dunia yang sedang berjuang menegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Sudah terbukti secara meyakinkan Negara  Myanmar tidak bersedia menghentikan aksi kekerasan,  pembantaian dan praktik Genosida etnis Rohingya," ucap Ketua umum Kahmi Jaya Mohammad Moh.Taufiq dalam keterangan tertulis yang diterima BAKINUPDATE.COM di Jakarta, Minggu (3/9/2017).

Menurut Ketua Kahmi Jaya Moh. Taufiq, Myanmar telah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan aksi kekerasan dan pembantaian berkali-kali terhadap minoritas umat Islam dan etnis Rohingya.

Selanjutnya Myanmar juga telah melakukan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (Crimes Againts Humanity), dengan secara terang-terangan melakukan aksi kekerasan dan pembantaian etnis Rohingya di depan mata masyarakat internasional.

"Myanmar telah melanggar Universal Declaration Of Human Right, 10 Desember 1948 dan dapat dituntut  di depan  Mahkamah Internasional, Den Haag Belanda," tandasnya.
KAHMI JAYA (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya) menilai:

1. Telah terjadi berulang-ulang aksi kekerasan dan pembantaian golongan minoritas Muslim dan  etnis Rohingya di wilayah Provinsi Rakhine, Negara Myanmar. Aksi kekerasan dan pembantaian tergolong tragedi kemanusiaan sadis  dan keji, kekejaman jauh melampaui  kebiadaban  pernah terjadi di dunia.

2. Aksi kekerasan dan pembantaian minoritas umat Islam dan etnis Rohingya ini telah mengkoyak-koyak rasa kemanusiaan masyarakat dunia yang  sedang berjuang menegakkan prinsip2 Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan  bernegara. Aksi kekerasan dan pembantaian ini telah menelan korban jiwa penyiksaan dan  pembantaian  ribuan anak-anak dan balita  juga  Genoside etnis minoritas. Tidak kurang 3.000 orang melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Belakangan ini jumlah korban mencapai kurang lebih 800-an orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

3.  Sudah terbukti secara meyakinkan Negara Myanmar tidak bersedia menghentikan aksi kekerasan,  pembantaian dan praktik Genosida etnis Rohingya.
Negara Myanmar telah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan aksi kekerasan dan pembantaian berkali-kali terhadap minoritas umat Islam dan etnis Rohingya.
Negara Myanmar juga telah  melakukan politik pembiaran terjadinya aksi kekerasan dan pembantaian ini.

4. Negara   Myanmar telah melakukan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (Crimes Againts Humanity), dengan secara terang-terangan melakukan aksi kekerasan dan pembantaian etnis Rohingya di depan mata masyarakat internasional. Negara Myanmar
telah melanggar Universal Declaration Of Human Right, 10 Desember 1948 dan
dapat dituntut  di depan  Mahkamah Internasional, Den Haag Belanda.

Berdasarkan penilaian di atas, KAHMI JAYA mengajukan Pernyataan Sikap sebagai berikut:

Pertama, mengutuk keras tindakan biadab negara Myanmar yang telah melakukan pembantaian etnis Rohingnya, juga menuntut tindakan biadab tersebut segera diakhiri untuk selama-lamanya. Sudah terbukti secara meyakinkan negara  Myanmar tidak bersedia menghentikan aksi kekerasan, pembantaian dan praktik Genosida  etnis Rohingya.

Kedua, mendesak Presiden Jokowi agar mengusir Dubes Myanmar dari Indonesia sebagai bentuk aksi konkret atas aksi kekerasan dan pembantaian minoritas umat Islam di Myanmar.

Ketiga,  mendesak Presiden Jokowi untuk mengajak kerjasama dengan pimpinan tertinggi para anggota ASEAN untuk memberikan sanksi pembekuan atau pemberhentian negara Myanmar sebagai Anggota ASEAN. Demi penegakan prinsip2 HAM atau kemanusiaan universal, maka pertimbangan prinsip non intervensi ASEAN harus diabaikan. Sesungguhnya setiap negara  memiliki kewajiban untuk memerangi kejahatan kemanusiaan sebagai tindakan tak  disukai umat manusia (hostis humanis generis).

Keempat, mendesak Presiden Jokowi agar memprakarsai dan menggalang kekuatan antar negara untuk mendorong  PBB menggunakan hak intervensi kemanusiaan (human intervention) ke wilayah negara Myanmar langsung melindungi dan langsung memecahkan permasalahan aksi kekerasan dan pembantaian berkali-kali terhadap minoritas Muslim dan etnis
Rohingya di Myanmar
Bentuk aksi nyata  PBB yakni mengirim pasukan perdamaian di lokasi aksi kekerasan hingga waktu ada jaminan tidak lagi terjadi aksi kekerasan tersebut. Dasar intervensi kemanusiaan ini  berlaku lintas negara bangsa. Hal ini berpedoman pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal dan intervensi untuk membebaskan umat manusia dari aksi kekerasan di setiap negara.

Kelima, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk memprakarsai agar pimpinan negara Myanmar dituntut di muka Mahkamah Internasional, Den Haag Belanda. Diduga pimpinan negara Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM susuai Universal Declaration of Human Right.

Keenam, menolak kedatangan Delegasi Atlit Myanmar sebagai peserta Asian Games 2018 mendatang di Indonesia.

Ketujuh, menghimbau kepada seluruh anggota KAHMI JAYA untuk berperanserta dan berpartisipasi di dalam upaya penekanan publik sesuai kemampuan masing2  agar desakan dan tuntutan KAHMI JAYA ini dapat terpenuhi dan berhasil.  Yakni minoritas Muslim dan etnis Rohingya terbebas dari aksi kekerasan, pembantaian dan praktik Genosida untuk selama-lamanya.

Jakarta, 3 September 2017

KAHMI JAYA
Moh. Taufik (Ketua)
M. Amin (Sekretaris)

Editor : A Mustopa F

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.