Kebijakan Kehutanan Sosial Di Pulau Jawa : Rawan Konflik Horizontal?

Yaminudin / Peneliti Senior Community Development NSEAS
BAKINUPDATE.COM - Kebijakan perhutanan sosial di Pulau Jawa mendapatkan legalitas dari beberapa peratutan, terutama  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Namun, kebijakan untuk mendukung upaya  penghentasan kemiskinan ini ternyata memperoleh rintangan kecil dari masyarakat madani di sekitar areal kerja Perum Perhutani di Pulau Jawa. Ada muncul kritik dan kecaman dari tasfir atas peraturan tersebut serta analisis berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam implementasinya. 

Kritik dan kecaman dimaksud antara lain bahwa  Permen LHK No. P. 39 Tahun 2027  ini akan menimbulkan  kondisi rawan konflik horisontal. Hal ini disebabkan di tempat-tempat tertentu di areal Perum Perhutani sudah ada "ijin pemanfaatan hutan" kepada masyarakat.

Faktanya, hingga tulisan ini dibuat belum pernah terjadi konflik horisontal seperti digembor-gemborkan Pengkritik. Konflik horizontal sesama petani gurem tidak akan terjadi kecuali ada rekayasa pelaku usaha bidang kehutanan di sekitar wilayah kerja Perhutani yang merasa akan mengalami kerugian ekonomi jika Permen LHK P.49 sungguh2 diimplementasikan. Ada tiga alasan utama.

Pertama, mereka yang sudah mendapat izin pemanfaatan hutan sebelumnya tergolong petani penggarap yang tidak memiliki lahan atau petani yang memiliki lahan di bawah atau sama dengan 0,5 Ha. Sasaran pelaksanaan Permen LHK P.39 juga petani penggarap semacam itu.  Kelas sosial yang sana sangat kecil terjadi konflik horizontal, apalagi  terkait hubungan mereka dengan negara. Mereka ini memiliki kultur politik yang sana yakni "nerimo" dan patuh pada negara atau Pemerintah.  

Kedua, dalam Bab X Ketentuan Peralihan Permen LHK ini, ditetapkan bahwa pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) yang telah ada sebelum berlakunya Permen LHK P.39 disesuaikan dengan Permen ini. Maknanya mereka tetap terlibat dan menjadi sasaran implementasi Permen P.39. 

Ketiga, PBHM yang telah ada sebelum berlaku Permen ini yang arealnya di luar ketentuan dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya pelaksanaan disesuaikan dengan ketentuan Permen LHK No. P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Jadi, petani pemegang izin pemanfaatan hutan sebelumnya tidak digusur. 

Berdasarkan tiga alasan utama di atas, pernyataan Pihak Pengkritik tentang kondisi rawan konflik horizontal hanya mengada-ngada. Bisa jadi, issue ini digelembungkan agar Pemerintah tidak menggusur usaha mereka selama ini yang bukan petani penggarap dan ilegal di tanah hutan wilayah kerja Perhutani selama ini. Dengan perkataan lain, agar Pemerintah mau tawar-menawar dengan mereka sebagai pengusaha dan pemanfaat tanah negara di wilayah kerja Perum Perhutani. Secara sosiologis sesungguhnya mereka termasuk strata menengah atas dalam struktur masyarakat perhutanan (social forestry)  di wilayah setempat.

Penulis : Yaminudin
Editor : Mustopa

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.