Ketua Umum PWRI : Tak Selayaknya BUMN/BUMD Dibentuk Negara

Suriyanto PD,SH,MH,MKn / Ketua Umum PWRI

BAKINIPDATE.COM, Jakarta - Suriyanto PD, SH, MH, MKn Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) mengatakan bahwa tidak selayaknya negara membentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) karena hal itu merupakan bentuk turut campur pemerintah secara langsung terlibat dalam aktifitas di masyarakat. 

Seharusnya pemerintah itu memiliki fungsi untuk menjaga dan melindungi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang diperlukan masyarakat, menyusun perencanaan dan strategi, mengembangkan mengembangkan sumber daya alam dan SDM, melestarikan lingkungan hidup, mengelolah administrasi pemerintah, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan lain sebagainya, yang kesemuanya bersifat mengatur dan mengawasi.

Akan tetapi jika dibentuknya usaha yang katanya milik negara atau daerah, berarti itu adalah suatu kesewenangan pemerintah yang mengambil alih sektor sektor usaha yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri langsung diambil alih oleh pemerintah, ujar Suriyanto.

Tidak bisa dipungkiri, lanjut Suriyanto, keberadaan Perusahaan Negara atau BUMN/BUMD didasarkan kepada UUD 1945, disamping keberadaan usaha swasta dan koperasi. Keterlibatan Negara dalam kegiatan tersebut dari Pasal 33 UUD itu, yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” (ayat 2). “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” (ayat 3).
Akan tetapi satuan atau unit-unit usaha mana yang menjadi hajat hidup orang banyak sedangkan pelaksaan itu sama sama telah membisniskan masyarakat juga, contohnya PLN masyarakat tentunya juga harus membayar tinggi membeli listrik, begitu juga dalam hal beras bahwa pemerintah membeli beras dari masyarakat lalu menjual lagi ke masyarakat dengan harga yang lebih tinggi, dan banyak lain sektor usaha yang dikelola lainnya. (SPB)

Penulis : Suriyanto PD,SH,MH,MKn 
Editor : Mustopa

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.