Dandan Riza Wardana, Mantan Kadis Kota Bandung Hanya Divonis 1 Tahun Penjara


BAKINUPDATE.COM - Dilansir dari Media Indonesi, Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Dandan Riza Wardana, divonis hukuman satu tahun penjara dengan denda Rp.50 juta subisider satu bulan.

Majelis Hakim memutuskan ini di Pengadilan Tipikor Kelas 1A Bandung, Jawa Barat, Senin (23/10). Dandan diputuskan terbukti bersalah telah melakukan korupsi pungutan liar perizinan di DPMPSP Kota Bandung.

"Menjatuhkan hukuman selama satu tahun, denda Rp50 juta, subsider kurungan satu bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Tipikor, Tardi, di Ruang 2 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Senin.

Dandan, yang merupakan anak mantan Wali Kota Bandung Ateng Wahyudi ini, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam modus gratifikasi untuk permohonan perizinan pada 2016 dengan barang bukti uang mencapai Rp63 juta.

Sebelum membacakan amar putusannya, Ketua Majelis Hakim membacakan hal yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan. Untuk memberatkan, Dandan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi dan tidak memberi contoh yang baik sebagai pimpinan di instansi pemerintahan.

"Sementara untuk meringankan, belum pernah dihukum, sopan, dan kooperatif selama persidangan, memiliki anak dan istri, tidak menggunakan hasil korupsi, dan sudah lama mengabdi kepada negara sebagai PNS," kata dia.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yang menjatuhkan kurungan satu tahun enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam persidangan tersebut, selain Dandan juga dibacakan putusan terhadap lima terdakwa lainnya yang ikut terlibat dalam praktik pungli di DPMPTSP. Lima orang itu yakni Dadam Damhuri, Ayi Sundhana, Wawan Khairullah, Muthia, dan Noerkiyah Setiawati. Seluruhnya divonis satu tahun kurungan penjara.

Anggota Majelis Hakim Tipikor, Basari Budi, menambahkan, hasil pemeriksan saksi dan alat bukti, unsur yang disangkakan jaksa kepada terdakwa telah terpenuhi. Dandan menerima uang tersebut dari para kurir.

"Terdakwa menerima uang dikumpulkan saksi-saksi yang kemudian uang-uang tersebut dimasukkan ke rumah dinas. Berdasarkan fakta-fakta di atas, unsur-unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terpenuhi. Berdasarkan pleidoi penasihat hukum, tidak dibuktikan dan ditolak," tambahnya.

Menurutnya, segala bentuk pembelaan penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim, tidak ada yang dapat membantah unsur pidana yang didakwakan maupun tuntutan JPU.

"Menerima hadiah atau janji sudah dipahami maksudnya. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, telah diterima terdakwa. Telah terungkapnya fakta di ruang kerjanya, terdakwa telah menerima 63 juta dari saksi-saksi yang juga diakui terdakwa. Dan unsur menerima hadiah telah terpenuhi. Dalam pleidoinya, sumbangan tersebut tidak memengaruhi perizinan, berdasarkan hal itu secara eksplisit telah mengakui," tambahnya.

Sumber : Media Indonesia
Redaktur : Musthopa

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.