Nasib Nenek Muslina ML Tobing : Tanahnya Dirampas Dan Dirinya Dijebloskan Kepenjara


Ny. Muslina ML Tobing

BAKINUPDATE.COM, Pontianak - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.


Ditengah carut marutnya lembaga peradilan di Indonesia, KPK tangkap tangan Panitera dan Hakim yang terima suap dalam kasus korupsi di Bengkulu.rupanya masih ada aparat hukum di Kota Pontianak ini. Dengan sengaja berani melanggar hukum. Dan melanggar HAM selaku aparat hukum. Dan Sungguh malang nasib Nenek Muslina ML Tobing. Tanahnya dirampas oleh pengusaha , dan si Nenek di Jebloskan dalam penjara. Apa kata anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa, masih ada diskriminasi penangan hukum oleh aparat Hukum. Karena adanya kepentingan pribadi, bukan kepentingan hukum.


Menurt Penasehat Hukum MUSLINA ML. TOBING. EDWARD TAMBUNAN. SH.MH.  yang di hubungi awak media Bakin. Dia mengatakan bahwa klien saya menjadi korban hukum. Dan saya sangat prihatin sekali katanya pada media Bakin.  Dan secara singkat Dia ceritakan kronologis kejadian pada Bakin Pontianak.


Bahwa pada tahun 2007, Klaien kami telah dizalimi dan dikriminalisasi, dan harus masuk penjara karena pasal 167 KUHP ayat (1) jo pasal 55 KUHP ayat (1). Dengan alasan masuk pekarangan orang tanpa ijin pemiliknya. Sedangkan pekarangan yang dimaksud pada saat itu  telah menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor. 35/G/2007/PTUN. Pontianak, seharusnya pekarangan yang telah diperkarakan telah menjadi status quo dan sehingga terhadap siapa saja/setiap orang yang memasukinya bukanlah suatu peristiwa hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 167 KUHP.Jo pasal 55 KUHP.


Kalau berpedoman dengan surat edaran Mahkamah Agung RI.  NO.1 tahun 1980. Seharusnya terhadap dua kasus yang berbeda perdata/pidana, harus mengesampingkan perkara pidananya,  sebelum diputus perkara perdata maupun PTUN nya, karena ada akibat hukum yang timbul, akan tetapi faktanya. Oleh karena ada kepentingan lain dari oknum-oknum penegak hukum Pada tahun 2014, berdasarkan putusan nomor.35/G/2007/PTUN. Pontianak, yang menyatakan terhadap objek tanah atau pekarangan yang dimaksud dalam point (1), adalah merupakan kewenangan dari pengadilan negeri Pontianak oleh karena sengketa hak, sehingga pada tanggal 12 maret 2014, klien saya mengajukan gugatan di pengadilan negeri dengan register perkara Nomor. 29/G/2014/PN. Pontianak. dengan para tergugat yaitu : HENDRI TASLIM KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK , KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK. & PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.


Setelah perkara nomor. 29/G/2014/PN Pontianak. berjalan dengan nyata-nyata tanpa dasar hukum UNIT HARDA RESKRIM POLRESTA PONTIANAK. Telah mengkriminalisasi klien saya dengan membuat LABKRIM tanggal 24 Agustus 2014.3 lembar surat jual beli tanah milik klaien Kami. Tanpa se izin pihak kami, telah diuji ke LAB tanpa sepengetahuan kami selaku pemilik barang bukti tersebut.Yang Kami duga hasil LAB tersebut  PALSU. 


Karena menurut penasehat hukum Muslina.ML.Tobing surat-surat yang di periksa di LAB tersebut, belum pernah diserahkan oleh klien saya kepada UNIT HARDA RESKRIM POLRESTA PONTIANAK dan bagaimana bisa ada hasil LAB ? bahwa Kami telah menyampaikan kepada UNIT HARDA RESKRIM POLRESTA PONTIANAK. Agar mentaati surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 1956 dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 04 Tahun 1980 yang mengatur tentang ;pasal 1 .


Apabila dalam pemeriksaan pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang sesuatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Seharusnya UNIT  HARDA RESKRIM POLRESTA PONTIANAK. Tunduk dan patuh pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 1956 dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 04 Tahun 1980. Tidak melakukan penyidikan dengan alasan perkara baru pemalsuan surat. Dan upaya paksa menahan klaien kami pada tanggal 3 Maret 2015 tanpa rasa kemanusian.Pada tengah malam buta.Sedangkan klaien kami tersebut adalah orang Tua yang sudah manula.Tidak seharusnya diperlakukan seperti itu ungkapnya pada awak Bakin Pontianak.


Bahwa hasil Investigasi LSM Tim Bidik Garuda Sakti Kalimantan Barat. Dilapangan  telah menemukan bukti baru yang kuat. Mengapa sampai tergugat berani menguasai tanah yang bukan miliknya.Dan memasukan penjara Nenek Muslina ML Tobing selama 3 bulan.

Bahwa Berdasarkan temuan tersebut PH EDWARD L TAMBUNAN. Pada tanggal 27 Januari 2015. Melaporkan temuan tersebut pada RESKRIMUM POLDA KAL.BARAT tentang adanya pemalsuan Sertipikat Hak Guna Bangunan ( HGB) No. 66 Atas Nama HENDRI TASLIM. Tanggapan dari RESKRIMUM POLDA disimpulkan oleh karena perkara PERDATA NO. 29/PDT/.G/2014/PN. Pontianak masih berjalan POLDA KALBAR berpendapat atas laporan PH EDWARD L. TAMBUNAN dinyatakan dipending atau dihentikan sementara, sampai perkara perdata NO. 29/PDT/.G/2014/PN Pontianak dinyatakan incharach, atau berkekuatan hukum tetap.


Bahwa dalam perkara gugatan Nomor.29/G/2014/PN. PONTIANAK. Telah ditemukan Sertipikat HGB Nomor. 66 Atas nama HENDRI TASLIM merupakan peningkatan hak dari sertipikat hak Pakai dengan surat keputusan Mendagri tanggal 6 Juni 1979. No.120/HP/DA/1979. Yang terletak dikecamatan Pontianak barat kampung tengah. Sedangkan letak tanah sertipikat HGB Nomor.66 atas Nama HENDRI TASLIM. Sementara objek tanah berada  di Siantan hilir ( Kecamatan Pontianak Utara ). Sehingga ada perbedaan letak antara kecamatan Pontianak barat dengan Pontianak Utara.Sehingga tampak jelas adanya kesalahan hukum dalam penerbitan Sertipikat HGB Nomor.66 Atas Nama HENDRI TASLIM.



PERISTIWA PENYERAHAN BARANG BUKTI DI PENJARA HANYA AKAL-AKALAN SAJA.


Bahwa Kedatangan Penyidik Polresta Pontianak dan Jaksa ke Lembaga pemasyarakatan pada tanggal 29 Maret 2015 .jam 6 hari minggu soreh memaksa nenek untuk menandatangani adalah melanggar hukum.


Bahwa surat Berita acara pengembalian yang sudah ditanda tangani oleh Muslina ML Tobing pada soreh hari Minggu tanggal 29 Maret 2015, bukan tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat jaksa dan penyidik tersebut adalah fiktif. Karena tanggal 30 Maret pagi harinya Muslina ML Tobing dibebaskan dari penjara kelas I Pontianak dan hari itu Muslina ML Tobing sudah menghirup udara segar diluar penjara. Seharusnya…………


Tetapi tanggal 30 Maret 2015 pagi buta Unit Harda Reskrim Polresta Pontianak telah menunggu di pintu penjara untuk menjemput Muslina ML Tobing dibawa ke Polresta Pontianak untuk menjalani pemeriksaan karena ada laporan perkara Baru dari Pengusaha Hendri Taslim pada Polresta Pontianak mengenai pemalsuan surat. Dan tuduhan baru yang menjerat Muslina ML Tobing harus ditahan dan semua strategi memang telah direncanakan dan disiapkan dengan menampilkan  data LAB yang palsu untuk menjegal laporan yang dibuat oleh PH Edward Tambunanan.SH. MH.Pada tanggal 27 Januari 2015 tentang adanya pemalsuan Sertipikat Hak Guna Bangunan ( HGB) No. 66 Atas Nama HENDRI TASLIM.


Akhirnya penahanan Muslina ML Tobing ditangguhkan dan Muslina diwajibkan harus lapor setiap minggu di Polresta Pontianak selama 1 tahun dan akhirnya wajib lapor saad ini tidak dilakukan lagi karena perkara yang dituduhkan tidak cukup bukti, hanya P19. Kata Jaksa kepada pihak keluarga Muslina ML Tobing.


Baru diketahui kedatangan JAKSA. S. VALENTINO. SH dan UNIT  HARDA RESKRIM POLRESTA PONTIANAK, kedatangan mereka kemaren soreh hari minggu tanggal 29 Maret 2015.  bahwa ada dua surat yang harus ditanda tangani oleh Nenek MUSLINA ML TOBING. 1. Surat Berita Acara pengembalian barang Bukti. Dari Kejaksaan Negeri Pontianak. Tanpa nomor surat resmi. Dan tidak ada cap basah resmi dari kantor kejaksaan Negeri. Dan surat tersebut ditanda tangani. Oleh JPU S. VALENTINO. SH. Dan surat ke 2 yang ditanda tangani oleh Nenek MUSLINA ML TOBING. adalah Surat Tanda Penerimaan kembali 3 buah surat terdiri dari :
1. Surat jual beli tanah pada tanggal 14 Nopember 1925 antara Haji Hasan bin Said menjual kepada Syarif Ali Bin Syarif Said Alkadri.
2. Surat jual beli tanah tanggal 26 April 1937 antara Syarif Ali Bin Syarif Said Alkadri menjual kepada Anisah Binti Abdurachman.
3. Surat Jual beli tanah tanggal 15 Desember 1959 antara Anisah Binti Abdurachman menjual kepada MUSLINA ML TOBING.



PENYERAHAN BARANG BUKTI SECARA SIMBOLIS HANYA AKAL-AKALAN SAJA.



Bahwa surat tanda penerimaan 3 berkas surat yang dibuat Penyidik Polresta Pontianak. Kenyataan fakta hukum dilapangan tidak ada berkas surat yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Nenek Muslina ML Tobing, mereka datang hanya memaksa Nenek Muslina ML Tobing untuk mendapatkan tanda tangan saja. Bahwa kejadian ini adalah merupakan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran Hukum yang tidak wajar dilakukan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.


Surat  dari Resort Pontianak Kota dengan nomor. STP/ /III/2015.Yang ditandatangani Penyidik SURATNO.HP tanggal 30 Maret 2015  tidak disertai cap stempel kepolisian. Hanya disaksikan oleh dua orang petugas LP masing-masing. TRI WIDIANTO Dan RAMLI adalah tidak sah dan cacad hukum. Karena Muslina ML Tobing tidak merasa menerima pengembalian 3 lembar surat jual beli tanah miliknya dari Jaksa S. Valino. SH. Dan juga Muslina ML. Tobing tidak merasa menyerahkan 3 lembar surat jual beli tanah miliknya kepada Penyidik SURATNO. HP  yang ada dan yang dia rasakan Dia dipaksa untuk menanda tangani surat yang dibuat Jaksa dan Penyidik. Katanya pada Bakin Pontianak.


PENYITAAN BARANG BUKTI DIPENJARA DILAKUKAN SECARA ILEGAR DAN MELANGGAR HUKUM



Bahwa Penyidik Polresta Pontianak dalam melakukan penyitaan barang bukti tiga lembar surat jual beli tanah, cara-cara yang tidak prosedural dan tidak ada izin penyitaan dari ketua pengadilan Pontianak. untuk penyitaan 3 lembar surat jual beli tanah tersebut. surat izin penyitaan dari pengadilan Negeri Pontianak wajib dimiliki pihak penyidk. Mengingat 3 lembar barang bukti surat jual beli tanah adalah surat beharga yang sangat penting buat keluarga Muslina Ml. Tobing dan penyitaan yang dilakaukan oleh penyidik Polresta Pontianak adalah melanggar  Hukum.



Bahwa kejadian tersebut pada Bulan Maret 2015 dan sampai saad ini Oktober 2017. Barang bukti 3 lembar surat jual beli tanah yang disita Penyidik Polresta Pontianak belum juga dikembalikan kepada Muslina ML Tobing selaku pemiliknya. Bahwa Komfirmasi kami pada waktu yang lalu pada Jaksa Penuntut Umum maupun pada Penyidik SURATNO. HP. Dan kami Konfirmasi melalui HP dan melalui surat resmi. Tidak ada jawaban maupun tindak lanjut dari kedua Instansi tersebut. Dan Penyidik SURATNO. HP yang kami temui beberapa waktu yang lalu dikantornya memberikan Jawabnya pada awak media bakin. Maaf Masih sedang kami bicarakan dengan pihak kejaksaan Negeri Pontianak. Dan mengenai 3 (tiga) Lembar Surat yang kami sita tersebut adalah untuk kasus baru. Dan kalau sudah selesai pasti akan kami kembalikan sabar saja. Ucapnya pada kami media Bakin Pontianak.


Keterangan dari Ketua DPD LSM Tim Bidik Garuda Sakti Kalimantan Barat Yusran.H Usman.Telah melaporkan kasus tersebut kepada Pimpinan Ombudsman RI.Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat. Agus Priyadi.SH. dengan surat No. 54/SK-TBGUS/IX/2017. untuk ditindak lanjuti sesuai pelanggaran hukum yang dilakukan sesuai wewenang Ombusman RI. Kalimantan Barat.Dan Ombudsman RI. Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat akanmenindak lanjuti laporan LSM dan laporan warga Masyarakat yang menjadi Korban Maladaminitrasi secara Profesional khusunya di Kalimantan Barat ini. (TIM).


Reporter : Yusran H Usman (Kabiro Pontianak)

Editor : Mustopa






Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.