Zona Aman Penolakan Permen LHK P.39 Terganggu

BAKINUPDATE.COM - Pemikiran dan penilaian Wanto Aktivis 77/78 Bandung menunjuk ke peta di bawah tentang mereka yang menolak Permen LHK P.39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani:
Yang warna hijau pada  peta  tersebut lahan gundul di perhutani yang sejak reformasi tidak pernah bisa dikembalikan vegetasinya oleh Perhutani. Justru lahan tersebut yang jadi zona nyaman dan bancakan para bandar sayur dan oknum Perhutani. Jadi wajar mereka-mereka menolak P.39 karena zona nyamannya terganggu.

Lahan gundul di dalam wilayah Perhutani dari dulu tidak bisa diintervensi baik oleh pihak desa, Kabupaten, Provinsi bahkan Pemerintah Pusat karena Perhutani seperti negara dalam negara. Padahal ketika lahan tersebut menjadi sumber lumpur maka yang jadi korban adalah desa, kabupaten dan provinsi. Lumpur tersebut terus berjalan seperti argo taksi sampai sekarang.

P.39 adalah lobang kecil yang bisa menembus Perhutani untuk memperbaiki lahan gundul tersebut, karena dalam P.39 lahan tersebut akan ditanami dengan 50% pohon hutan, 30% pohon MPTS, 10% jasa wisata dan 10% tanaman semusim.

Jadi, P.39 sebenarnya untuk menghutankan lahan gundul tersebut supaya argo lumpurnya berkurang, tapi oleh kelompok penolak diputar balikkan bahwa P.39 akan menggunduli hutan dan ditanam sayur sehingga akan menimbulkan bencana.

Lahan gundul di wilayah Perhutani Jawa barat sangat luas yaitu 232.000 hektar, setara hampir 40% dari total wilayah perhutani di Jawa barat.

Kesempatan untuk bisa merehabilitasi hutan gundul 232.000 ha tersebut tidak bisa datang dua kali apabila P.39 yang legkap dengan sistem dan pendanaan  ditolak. 

Pihak penolak Permen LHK P.39 sejatinya adalah pihak yang menginginkan lumpur tersebut abadi.

Penulis : Dwi Subawanto (Aktivis 77/78 Bandung dan Pemerhati Lingkungan & Kehutanan)
Redaktur : Mustopa

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.