Pakar Hukum Tata Negara: Pengangkatan Pejabat Polri Menjadi Gubernur Bertentangan dengan Undang-undang


BAKINUPDATE.COM, - Bandung - Rencana Mendagri Tjahyo Kumolo mengangkat dua orang perwira tinggi Polri untuk menjabat PltGubernur di dua propinsi, mendapat tanggapan dari Indra Perwira, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran.

Indra Perwira mengatakan pengangkatan pejabat Polri untuk menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat selama jalannya Pilgub Jabar 2018 bertentangan dengan Undang-Undang.

"Itu bertentangan dengan Undang-Undang, Gubernur sekarang bisa gugat, karena untuk pengangkatan plt harus ada alasan berhalangan sementara gubernurnya baru bisa ditunjuk, kalau inikan yang berhalangan wakil gubernurnya," ujar Indra ujarnya, Kamis (25/1/2018) seperti yang dilansir dari PRFM.

Indra menambahkan pengangkatan pejabat Polri untuk menjadi Plt GubernurJawa Barat dengan alasan mengantisipasi kerawanan selama Pilkada 2018 bukan alasan.
"Dalam kriteria hukum, rawannya sepertiapa, saya tidak melihat potensi rawan diJabar, seperti di DKI kemarin," tambahnya.

Lebih lanjut Indra mengungkapkan, bilamana pengangkatan Plt Gubernur Jabar tetap dilakukan, itu akan membuat kisruh hukum tata negara. 

"Jadi kisruh hukum tata negara kita, kalau tetap ada Plt Gubernur Jabar, karena tidak ada dasaranya praktek maupun secara aturan, " tambahnya. 

Sebelumnya, dua perwira tinggi Polri dikabarkan bakal menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Rencana itu untuk mengisi kekosongan pimpinan saat Pilkada Serentak 2018.



Red/AMF

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.