Tanggapan Ketua Tim Studi NSEAS terkait Penunjukan Perwira Polri Aktif sebagai Plt Gubernur


BAKINUPDATE.COM, Bandung - Ketua Tim Studi Network For South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, angkat bicara terkait pro kontra rencana Mendagri Tjahyo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi Polri untuk ditempatkan sebagai Plt Gubernur.

Sebagaimana ramai diberitakan di Media, kedua perwira tinggi yang masih aktif tersebut adalah As Ops Kapolri Irjen Pol M. Iriawan yang rencananya sebagai Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin yang diproyeksikan menjadi Gubernur Sumut.

"Dari sisi politik pemerintahan, terutama reformasi birokrasi, jelas sangat bertentangan. Mengapa? Karena Polisi tidak memiliki kompetensi dalam menangani urusan pemerintahan secara terpadu dan holistik." ujar Muchtar kepada redaksi bakinupdate melalui sambungan Whats Up, Jumat, 26/01/18.

Ditambahkan olehnya, bahwa Polisi itu memiliki kompetensi hanya urusan ketertiban  sipil atau keamanan insani sebagai bagian dari keamanan sosial.  Bagaimanapun, Polisi tidak akan mampu melaksanakan urusan pemerintahan sipil dan rakyat di Propinsi tersebut. Kecuali hanya sebagai penonton dan pengajar, sehingga tidak fungsional menjadi aktor eksekutif. Disamping itu, Polisi tidak memiliki pengamanan bekerja dalam kondisi hubungan sinerjik dengan lembaga legislatif.

"Dinilai dari segi hukum atau peraturan perundang- undangan,  bisa jadi tidak masalah. Tentu saja para ahli hukum berwenang menilainya. Bagi saya, dari segi kompetensi tidak layak. Juga dari segi legitimasi politik terutama bersumber dari rakyat, saya yakin, akan rendah. Akibatnya, kebijakan diterbitkan tidak diikuti atau tidak didukung rakyat. Namun, dari legitimasi politik ini perlu ditelaah, kalau bisa dengan riset opini publik yang kredibel dan kompeten."



Red/Amf

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.