Kisruh Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Salah Satu Indikator Tersumbatnya Komunikasi

Catatan : Jagad Nusantara
Oleh: D Supriyanto


BAKINUPDATE.COM,- Pertama dalam sejarah di Indonesia Bupati dan wakil Bupati nyaris baku hantam saat pelantikan pejabat struktural dan pejabat Fungsional. Insiden memalukan itu terjadi di Kabupaten Tolitoli hari ini, Rabu (31/1/2018).

Kronologis kejadian bermula saat Bupati Tolitoli Saleh Bantilan sedang menyampaikan sambutan di hadapan puluhan pejabat yang sedang dilantik. Namun tiba-tiba muncul Wakil Bupati Tolitoli Abdul Rahman Hi Budding datang ke ruang pelantikan dan secara spontan berteriak kepada Bupati dengan suara lantang.

Kemarahan Wakil Bupati itu dilandasi pada dirinya yang tidak diberitahu adanya pelantikan tersebut. Sang wakil meminta agar pelantikan tersebut dihentikan.

“Kenapa saya selaku wakil bupati tidak diberitahu kalau ada pelantikan,” teriaknya lantang.

Abdul Rahman terus mencak-mencak dan dibalas dengan kemarahan yang sama oleh Bupati, kondisi yang panas membuat Abdul Rahman nyaris nyaris memukul Pimpinannya.
Sejumlah pejabat segera melerai keduanya, meski begitu, Bupati Saleh Bantilan menegaskan bahwa pelantikan itu tetap sah.

Insiden baku hantam dua pemimpin Tolitoli tersebut tentu saja menuai kekecewaan masyarakat. Peristiwa tersebut menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik,  tersumbatnya komunikasi, dan terkesan bahwa selama ini terjadi disharmoni antara Bupati Saleh Bantilan dan wakilnya Abdul Rahman Hi Buding, dan puncaknya terakumulasi pada saat digelarnya acara resmi kedinasan. 

Banyaknya persoalan yang belum dapat diatasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli, bisa jadi menjadi sebab lain munculnya perseteruan tersebut.  Hal ini disebabkan tidak berjalannya fungsi tata pemerintahan yang baik, sehingga berimbas pada buruknya sistem manajemen pengelolaan pemerintahan. 


Untuk menghindari agar persoalan tersebut tidak terulang kembali, Pemerintahan kabupaten/kota (Pemkab) seharusnya dapat menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan kebijakan yang diambil bersifat terbuka (transparan), sehingga pertanggung jawaban pemerintah terhadap publik bersifat objektif dan wajar. Dalam masalah ini, legalisasi transparansi menemukan urgensinya.         

Selain itu, persoalan lain di Pemerintah Kabupaten Tolitoli, yang harus disikapi, dimana  tantangan utama yang dihadapi pemerintahan  adalah bagaimana menciptakan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government). Tantangan tersebut muncul karena banyaknya persoalan nyata yang dihadapi oleh pemerintahan daerah dan masyarakat yang belum dapat diselesaikan.             

Belajar dari kasus tersebut, yang tak kalah pentingnya adalah persoalan kewenangan wakil Bupati yang semakin tidak jelas kewenangannya dalam bidang apa saja, mengingat pemegang otoritas kekuasaan biasanya terpusat pada Bupati, padahal kalau melihat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan bersama-sama antara keduanya akan tetapi memiliki kewenangan yang cukup signifikan diantara keduanya.

Selain itu, perlu adanya pemberian tugas kepada wakil bupati dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, serta pemberian kepercayaan berupa kewenagan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.

Wewenang Wakil Bupati sangatlah minim dan hampir tergantung pada kearifan Kepala Daerah untuk memberikan tugas dan wewenang kepada Wakil Kepala Daerah. 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tidak diatur secara jelas tentang hal-hal apa saja yang dapat di berikan oleh Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah, untuk itu seringkali dijadikan alasan bagi Kepala Daerah agar Wakil Kepala Daerah tidak diberikan peran-peran yang strategis dalam pemerintahan. Inilah persoalan yang sering memicu konflik dan disharmoni, antara Bupati dan Wakil Bupati.

Hal itu menjadi contoh kecil dari kesekian kalinya, wakil kepala daerah yang merasa belum puas dengan adanya kewenangan yang dimilikinya yang kadang berada kuat di tangan Kepala Daerah.


Redaktur/Ghifar

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.