Saat Pulang Kampung, MUI Minta Negara Lindungi Tokoh FPI Habib Rizieq Shihab


BAKINUPDATE.COM,- Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta negara untuk melindungi tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab saat kembali ke Indonesia.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan sebagai warga negara, Rizieq memiliki hak yang sama dengan warga lainnya yakni mendapatkan perlindungan. 

Perlindungan yang dimaksud adalah mendapatkan rasa aman dan nyaman untuk bertempat tinggal dan menetap di Indonesia


"Sebagai warga negara Habib Rizieq memiliki hak-hak konstitusional yang melekat dan harus dilindungi oleh negara. Sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1," kata Zainut dalam keterangannya yang diterima media seperti yang dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Sabtu (17/2).

Dia menuturkan rencana Rizieq untuk kembali ke Tanah Air adalah suatu hal yang sangat wajar. 

Sebelummnya, Rizieq Shihab dikonfirmasi bakal kembali Indonesia dari Arab Saudi pada Rabu 21 Februari. 

Kepulangan Rizieq diketahui setelah tiket elektronik pesawat yang membawanya dari Arab Saudi beredar. Tokoh FPI sendiri dijerat kasus dugaan pornografi dan penghinaan lambang negara.

"Insya Allah," ujar Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com terkait tiket elektronik milik Rizieq yang beredar tersebut, Jumat.

Walaupun demikian, Presidium Alumni 212 menyatakan bahwa tiket itu palsu.


Zainut mengutip Pasal 28 D ayat (1) menyatakan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan pribadi, keluarga dan kehormatannya serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan.

Dia juga menyatakan dirinya tak mempersoalkan rencana penyambutan para pendukung Rizieq di bandara nanti. 

"Orang Indonesia itu sangat menghargai dan menghormati para pemimpinnya, ulamanya dan orang yang dianggap menjadi tokoh idolanya. Yang terpenting dilakukan dengan cara-cara yang baik," katanya. 



Panitia Penyambutan Berharap Jokowi Sambut Rizieq Shihab

Panitia Penyambutan Imam Besar Habib Rizieq (PPIB 212) berharap Presiden Joko Widodo dapat ikut menyambut kepulangan tokoh Front Pembela Islam itu yang rencananya akan pulang pada 21 Februari 2018.

"Kalau tidak bisa di bandara, mungkin Presiden Joko Widodo bisa bertemu di Masjid Istiqlal, kami inginnya seperti itu," kata Ketua PPIB 212 Rizieq Shihab, Eggi Sudjana.

Eggi belum dapat memastikan tentang kepulangan Rizieq dari Arab Saudi. Kata Eggi saat ini, panitia masih menunggu informasi dari Rizieq. 


"Saat ini Habib Rizieq masih Istikharah, kalau istikharah ulang, ya pulang, tapi kalau menetap, kami juga belum tahu. Semua bergantung istikharah," kata Eggi

Rizieq menetap di Arab Saudi sejak Mei 2017. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan konten pornografi, Rizieq terbang ke Arab Saudi untuk melaksanakan umrah. Namun, hingga kini Rizieq belum pulang ke Indonesia.

"Kalau jadi pulang tanggal 21 beliau akan tiba di indonesia, dari sana tanggal 20," katanya



Kerukunan Umat

Namun, selain menunggu istikharah Rizieq, Eggi mengatakan panitia juga meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan perhatian kepada kasus Rizieq, yang katanya, demi kepentingan umat Islam.

"Kami berharap ada SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) untuk menjaga kerukunan Umat Islam," katanya.

Eggi menceritakan utusan panitia telah bertemu pihak istana dan membahas tentang kasus yang menjerat Rizieq. Namun, Eggi tidak menjelaskan secara rinci tentang pertemuan utusan panitia dengan pihak istana itu.

"Yang jelas kami meminta kearifan Jokowi demi bangsa dan negeri, demi keselamatan bangsa," kata dia


Sebab, menurut Eggi, bila permohonan agar polisi menghentikan perkara Rizieq tidak dipenuhi akan berdampak besar. "Misalkan nanti pulang dan Habib ditangkap polisi, maka pendukung akan mengamuk. Nah, daripada ribut alangkah baiknya Jokowi memberikan izin," kata Eggi.

Apalagi, menurut perkiraan Eggi, jumlah umat yang akan menyambut Rizieq di Bandara Soekarno Hatta mencapai jutaan orang. "Maksud saya agar semuanya jangan ribut, daripada ribut antar umat Islam, chaos, lebih baik presiden membrikan izin kepada Kapolri untuk mengeluarkan SP3," ujar Eggi.

Pemberian SP3 perkara Rizieq, menurut Eggi bukanlah suatu bentuk intervensi hukum. "Presiden jangan merasa bahwa dengan memberikan izin lewat kapolri dianggap mengintervensi hukum. Itu tidak mengintervensi karena Polri dan TNi berada di bawah presiden sebagai penguasa," katanya.

Eggi membandingkan, pemberian deponeering kepada mantan pimpinan KPK, baik dalam kasus Bibit Samad Rianto-Chandra Hamzah maupun Abraham Samad. Deeponeering tersebut diberikan dengan alasan 'demi kepentingan umum'. 

Menurut Eggi, perkara Rizieq lebih dari sebuah kepentingan umum ketimbang perkara mantan pimpinan KPK. "Bisa chaos, bayangkan bila Rizieq ditahan di bandara, bandara bisa stuck," kata Eggi.





Berita telah tayang di CNN Indonesia
Redaksi/Amf






Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.