Yusril Meyakini Pemerintah Tak Akan Bisa Buktikan HTI Anti Pancasila


BAKINUPDATE.COM,- Jakarta - Selama sidang gugatan  HTI terhadap Kementrian Hukum dan HAM atas pencabutan terhadap status badan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tergugat tidak bisa membuktikan bahwa HTI adalah organisasi Anti Pancasila. Maka dari itu sebaiknya, pihak tergugat dalam hal ini pemerintah meminta maaf kepada rakyat dan sekaligus merehabilitasi HTI.

Demikian pernyataan dari Kuasa Hukum HTI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Gedung PTUN, Jakarta Timur, Kamis 1 Februari 2018.

Dijelaskan oleh Yusril bahwa Perpu Nomor 2 tahun 2017 adalah dasar pencabutan status badan hukum HTI yang terbit pada 10 Juli 2017.

Menurut perpu itu itu disebutkan bahwa paham  yang tidak boleh disebarluaskan adalah paham atheisme, komunisme, marxisme dan leninisme.

Sembilan hari setelah perpu ormas terbit, Kemenkumham mencabut status badan hukum HTI, yang berarti pemerintah resmi membubarkan HTI.

Yusril berkeyakinan, bahwa pemerintah tak akan mungkin bisa membuktikannya. Dan Yusril meyakini, di persidangan akhir, HTI akan memenangkan persidangan ini.

"Lihat jaraknya, antara perpu itu terbit 10 Juli, dan HTI dibubarkan tanggal 19 Juli. Bisa tidak, pemerintah dalam sembilan hari membuktikan dalam sidang pengadilan, bahwa HTI itu menganut, menyebarkan, mengajarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila? Saya rasa tidak." tegas Yusril.



Biro Jabotabek/Aswan Carlos



Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.