Plt Dirut BJB Dipanggil Ditreskrimsus Polda Jabar


BAKINUPDATE.COM,- BANDUNG - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) yang juga merangkap sebagai Plt Direktur Utama Bank BJB, dipanggil oleh Ditkrimsus Polda Jawa Barat.
Informasi yang dilansir dari Jurnal Aktual Indonesia (JAI) dari nara sumber yang terpercaya menyebutkan, pemanggilan AM berdasarkan SP LIDIK/294/III/2019/DITRESKRIMSUS, Perihal : pemanggilan Agus Mulyana (AM) sebagai Dir Kepatuhan dan Manajemen Resiko, selaku saksi.
Menindaklanjuti informasi tersebut awak media JAI berupaya menghubungi Kabid Humas Polda Jabar Kobes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko melaui nomor WhatsUpp-nya untuk mengetahui kebenaran perihal surat pemanggilan AM tetapi belum ada jawaban.
Sementara itu, salah seorang petugas Krimsus Polda Jabar saat dikonfirmasi, Jumat (26/4/2019) membenarkan adanya pemanggilan AM tersebut, namun tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kasus apa, sebab surat pemanggilan terhadap AM sendiri baru dikirim.
Berdasarkan keterangan nara sumber yang diterima redaksi JAI, pemanggilan AM oleh Ditkrimsus Polda Jabar itu diduga terkait soal penyalahgunaan wewenang.
“Pada masa jabatan Direktur Kepatuhan, yang bersangkutan (AM) tidak melakukan fungsi management resiko dengan permasalahan-permasalahan Resiko Operasional diantaranya tidak dibentuknya cadangan CKPN sehingga terdapat kekurang pembentukan cadangan, OPEX dan Bopo yang tinggi. Kemudian, Resiko Kredit tidak dilakukannya analisa dan kajian penyebab tingginya NPL Kredit komersial, Mikro,dan KPR juga tidak adanya kajian serta fungsi pengawasan atas kepatuhan kredit, sehingga timbul kredit bermasalah khususnya kredit Konsumer dimana banyak terdapat praktek pencaloan kredit pension di wilayah Bandung maupun kredit pegawai di Jakarta,” ungkapnya.
Disebutkan juga, AM tidak menjalankan fungi pengawasan Kepatuhan atas Operasional Bank sehingga banyaknya temuan OJK atas permasalahan operasional terkait pelanggaran SOP hampir di seluruh Cabang, baik permasalahan Operasional Kredit maupun Operasional bank.
“Banyaknya pelanggaran analisa kredit dimana Kantor cabang dan KCP tidak melakukan analisa sesuai SOP dan analisa yang layak, khususnya kredit konstruksi,” jelasnya.
Selain itu, lanjut sumber, tidak dilakukannya fungsi warning system yang seharusnya dilakukan divisi kepatuhan atas permasalahan berupa kredit, wilayah kerja yang mengandung resiko
”Disini terlihat jelas bahwa direktur kepatuhan dan management resiko tidak menjalankan fungsinya, namun yang terjadi seolah hal ini merupakan kebijakan direktur utama lama dan menyalahkannya, dimana seharusnya orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi adalah direktur kepatuhan itu sendiri, dikarenakan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam operasional bank dengen direktur utama,” tandasnya.
Lebih lanjut sumber juga mengatakan, selama AM menjabat Plt Dirut bank BJB terhitung sejak 2 Desember 2018 sampai dengan sekarang diduga kuat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan merotasi secara terencana dan masiv mulai dari staff, GH (Grup Head), Manager hingga  Pindiv. Tindakan tersebut berpotensi dapat merugikan pihak BJB itu sendiri dan ketidaknyamanan para karyawan BJB dalam bekerja.
Dikutif  dari Infobank, diketahui AM ditunjuk menjadi pelaksana tugas (plt) direktur utama (dirut) bank BJB menyusul diberhentikannya Ahmad Irfan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
RUPSLB juga menetapkan akan membuka seleksi calon dirut baru untuk menjalankan visi baru perseroan sebagai agen pembangunan daerah pun dalam meningkatkan penetrasi kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Dirut baru hasil fit and proper test akan dilantik Maret (2019) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Tetapi sesuai ketentuan OJK, posisi dirut tidak boleh kosong. Jadi ada rangkap jabatan oleh direktur kepatuhan sebagai plt dirut,” ucap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Bandung, Selasa (11/12).

Red.Biro Bandung

Tidak ada komentar

MEDIA BAKIN. Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.